Soal Kecurangan Pilpres 2024, Jokowi Imbau Masyarakat Lapor ke Bawaslu Jika Menemukan: ada Mekanisme

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Jokowi menjawab soal kemungkinan adanya kecurangan di Pilpres 2024.

Presiden Jokowi mengimbau agar melaporkan kecurangan Pemilu ke Bawaslu.

Jokowi menyebut jika Pemilu sudah ada mekanisme masing-masing.

Termasuk soal penanganan kecurangan Pemilu.

Baca juga: Lokasi TPS Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Mencoblos dalam Pemilu 2024, Tak Jauh dari Kompleks Istana

Jika masyarakat menemukan adanya kecurangan Pemilu, maka Jokowi mengimbau untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Ya semuanya kan ada mekanismenya, kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu," kata Jokowi usai mencoblos di TPS 10, Gambir Jakarta, Rabu (14/2/2024).

Lebih lanjut Jokowi menyebut, jika laporan ke Bawaslu masih belum cukup untuk menangani temuan kecurangan tersebut, masyarakat bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk itu, Jokowi pun berharap agar semua pihak bisa mematuhi mekanisme Pemilu yang telah ditetapkan.

"Kemudian kalau masih belum, kan ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanismenya itu yang semuanya harus mengikuti," ungkap Jokowi.

Jokowi kemudian mengungkapkan harapannya agar Pemilu 2024 ini berjalan dengan lancar.

Rakyat bisa menggunakan hak pilihnya masing-masing dengan baik.

Serta Pemilu bisa dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (luber jurdil) dan aman.

"Pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat menggunakan hak pilihnya dengan baik, luber jurdil, dan aman. Itu yang kita harapkan," imbuh Jokowi.

Suasana TPS Tempat Jokowi Mencoblos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu, (14/2/2024).

TPS tersebut berlokasi di halaman gedung Lembaga Administrasi Negara di Jalan Veteran Nomor 10, RW 02, Kelurahan Gambir.

Pantauan Tribunnews.com TPS telah melakukan persiapan pukul 06.30 WIB.

TPS dibuka sekitar pukul 08.00 WIB.

DI TPS 10 sendiri, terdapat 120 DPT yang dua di antaranya adalah Jokowi dan Iriana Jokowi.

Dari 120 DPT, terdapat 56 orang pemilih laki-laki, dan 64 pemilih perempuan.

TPS telah ramai oleh awak media.

Beberapa warga setempat telah memberikan hak pilihnya sejak pagi.

Berdasarkan DPT, Presiden mendapatkan nomor urut 50 dan Iriana Jokowi menempati nomor urut 47 di TPS ini.

Diketahui terdapat tiga pasangan calon yang bertarung dalam Pilpres 2024.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah kursi DPR Pemilu 2019 yakni 167 kursi atau 29,04 persen.

Pasangan calon Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garda Republik Indonesia dengan jumlah suara sah Pemilu 2019 sejumlah 59.726.503 atau 42,67 persen.

Sementara untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat dengan jumlah suara sah Pemilu 2019 sejumlah 39.276.935 atau 28,06 persen.

Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, saat ini juga memimpin Partai Solidaritas Indonesia yang menjadi salah satu peserta pemilu.

Link perhitungan hasil suara atau Quick Count dan Real Count Pilpres 2024

Kurang dua hari lagi, warga Indonesia akan mencoblos di hari Pemilu pada Rabu (14/2/2024) mendatang.

Pada saat pesta demokrasi 5 tahunan ini berlangsung, tentu ingin mengetahui lebih cepat siapa yang menang pada kontestasi tersebut.

Sejumlah stasiun televisi menyiarkan secara langsung hasil perhitungan cepat.

Hasil Quick Count merupakan perhitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survey.

Namun hasil akhir dari kontestasi Pilpres 2024 akan diumumkan oleh pihak KPU.

Hasil real count atau perhitungan rill akan dilakukan oleh pihak KPU.

Baca juga: Arti Kata Real Count, Quick Count dan Exit Poll Pemilu 2024, Berkaitan Proses Penghitungan Suara

Pada kontestasi Pilpres 2024, ada tiga pasangan yang bersaing untuk memperebutkan suara masyarakat.

Ketiga pasangan itu adalah Anis-Muhaimin, Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud.

Quick Count biasanya akan dimulai setelah 2 jam perhitungan suara dimulai.

Berikut daftar link cek hasil Quick Count Pilpres 2024, dikutip dari Tribun Kaltim, Selasa (12/2/2024).

1. LINK 1 

2. LINK 2

3. LINK 3

4. LINK 4

5. LINK 5

6. LINK 6

7. LINK 7

8. LINK 8

Untuk mengetahui hasil Pilpres 2024 masyarakat harus menunggu proses rekapitulasi penghitungan suara.

Namun penantian hasil Pilpres 2024 butuh waktu karena menggunakan sistem berjenjang.

Sebagai solusinya masyarakat bisa memantau hasil Pilpres 2024 melalui metode hitung cepat atau quick count.

Namun sebagai informasi hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi.

Sebab hasil resminya akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara.

Artinya hasil hitung cepat belum tentu merepresentasikan hasil resmi Pilpres 2024.

Meski demikian, hasil hitung cepat atau quick count kerap menjadi tolak ukur kemenangan pasangan calon.

Sebab, hasilnya dianggap mendekati hasil resmi KPU.

Litbang Kompas menayangkan seluruh hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024, melalui link berikut ini.

Baca juga: Lusa Coblosan Pemilu 2024, ini Lokasi TPS Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud dan Jokowi

Daftar Lembaga Survei yang Menampilkan Hasil Quick Count Pilpres 2024

Dua jam setelah pencoblosan, quick count atau hitung cepat hasil Pemilu 2024 khususnya Pilpres 2024 baru boleh dilakukan oleh lembaga survei.

Lembaga survei baru boleh melakukan quick count setelah dua jam pencoblosan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 449.

“Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat,” demikian Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu.

Pihak yang melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, juga denda belasan juta rupiah.

“Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),” bunyi Pasal 540 ayat (2) UU Pemilu.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, hitung cepat hasil pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Pihak yang ingin menyelenggarakan quick count wajib mengikuti ketentuan yang telah diatur, salah satunya mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

Pelaksana quick count juga wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan. Termasuk, mengumumkan ke publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan bukan hasil resmi penyelenggara pemilu.

“Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),” demikian Pasal 540 ayat (1) UU Pemilu.

Adapun tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak pertengahan Juni 2022.

Saat ini, tahapan pemilu masih terus bergulir.

KPU menggelar tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selama 6 Desember 2022-25 November 2023.

Kemudian, tahap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada 24 April 2023-25 November 2023.

Lalu, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dibuka selama 19 Oktober-25 November 2023.

Sementara, masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari yakni 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Dilanjutkan dengan masa tenang pemilu selama 3 hari yakni 11-13 Februari 2024.

Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara itu dilansir dari website KPU RI, per 12 Januari 2024 ada 63 lembaga yang mendaftar sebagai lembaga survei atau quick count Pilpres 2024.

Hasil quick count Pilpres 2024 nantinya akan diumumkan oleh para lembaga yang sudah terdaftar di KPU.

Sebanyak 33 lembaga berstatus terdaftar atau telah diterbitkan sertifikat terdaftar.

Sementara, 26 lembaga statusnya lengkap atau dalam proses penerbitan sertifikat terdaftar.

Lalu, untuk 4 lembaga sedang melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen.

Berikut 63 lembaga survei yang mendaftar:

Status Pendaftaran Terdaftar

1‌. PT Kio Sembilan Lima (Lembaga Survei Kedai Kopi)

‌2. PT Poltracking Indonesia

‌3. PT Ipsos Market Research

‌4. PT Kompas Media Nusantara

‌5. Charta Politika/PT Indonesian Consultant Mandiri

‌6. Voxpol Consulting Center Research and

‌7. Pandawa Research

‌8. PT Lingkar Strategi Indonesia

‌9. PT Parameter Konsultindo (PARMET)

1‌0. Indikator Politik Indonesia

1‌1. Lembaga Survei Nasional

1‌2. Lembaga Klimatologi Politik

1‌3 Polstat Indonesia

‌14. Political Weather Station (PWS)

‌15. PT Jaringan Cyrus Nusantara (Cyrus Network)

‌16. PT Publik Riset Cendekia (Politika Research and Consulting (PRC)i

‌17. Centre For Strategic International Studies (CSIS) and

‌18. Lembaga Survei Jakarta

‌19. Indonesia Polling Stations (IPS)

‌20. Surabaya Survey Center (SSC)

2‌1. Lembaga Survei Indonesia (LSI)

‌22. Fixpoll Media Polling Indonesia

2‌3. Forum Rektor PTMA

2‌4. Yayasan Akselerasi Indodata (INDODATA)

‌25. Surabaya Research Syndicate (SRS)

2‌6. Indopol Survei & Consulting

‌27. Polsentrum Data Indonesia

2‌8. PT Lingkaran Survei Indonesia

‌29. PT Citra Publik

‌30. Saiful Mujani Research And Consulting

‌31. Rakata Analytics and Advisory

‌32. Strategi Lingkar Nusantara

‌33. Trust Indonesia Research & Consulting

Status Pendaftaran Lengkap

‌34. PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia)

‌35. PT Losta Institute

‌36. PT Citra Komunikasi LSI

‌37. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik

‌38. Populi Center

‌39. PT SCL Taktika Konsultan

‌40. PT Citra Publik Indonesia

‌41. Indekstat Research And Data Science

‌42. PT Sigi LSI Network

‌43. PT Konsultan Citra Indonesia

‌44. Jaringan Isu Publik

‌45. Lembaga Riset Indonesia

‌46. Jaringan Suara Indonesia

‌47. Media Survei Nasional

‌48. PT Alvara Strategi Indonesia

4‌9. Lingkar Survei Sulawesi (LSS)

‌50. Ide Cipta Research and Consulting (ICRC)

5‌1. The Haluoleo Institute

‌52. Media Survei Center Indonesia

‌53. PT PARAMETER PUBLIK INDONESIA

5‌4. PT Paradigma Riset Nusantara

‌55. Lembaga Survei Kuadran

‌56. Nakama Research & Consulting

‌57. PT Indopolling Riset dan Konsultan

‌58. PT SINERGI DATA INDONESIA

‌59. PT LSI NETWORK

Status Pendaftaran Perbaikan Dokumen

‌60. DEITRO (PT Delt Kabar Indonesia)

‌61. Algoritma Research & Consulting

‌62. PUSPOLL INDONESIA

‌63. Parameter Politik Indonesia

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com 

Berita Artis dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

Berita Artis dan Berita Jatim lainnya