Momen Jokowi saat Tanya ke Masyarakat Soal Bansos Beras Cukup atau Enggak, KPM: Enggak

Dia bilang, APBN Indonesia masih mampu memberikan bantuan ini.

"Itulah fungsinya negara, membantu kalau ada apa, kenaikan harga beras. Kalau di negara lain kan enggak ada bantuan pangan beras seperti yang kita miliki. Untung APBN kita mampu memberikan," jelas dia.

Kelangkaan beras

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi angkat bicara.

Dirinya membantah jika melonjaknya harga beras bukan karena bantuan beras pemerintah yang dibagikan oleh Presiden Jokowi.

Arief menambahkan jika kelangkaan dan melonjaknya harga beras tak ada kaitannya dengan bantuan pangan.

Baca juga: Waspadai Kenaikan Harga Beras, Pemkab Lumajang Ambil Langkah Solutif, Bukan Hanya Pasar Murah

Bantuan pangan tersebut merupakan bukti negara hadir pada masyarakat yang membutuhkan.

"Kalau bansos itu enggak ada kaitannya sama harga, tapi ini memang negara hadir. (Bantuan pangan) itu bukan bansos, tapi bantuan pangan, saya koreksi ya," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).

Adapun bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras, bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog.

Program ini adalah salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Untuk menghormati proses Pemilu, kata Arief, pemerintah akan menyetop sementara penyaluran bantuan pangan beras selama 8-14 Februari 2024.

"Bantuan pangan beras pemerintah itu memang ditiadakan selama 8-14 Februari untuk penghormatan kepada Pemilu yang dijalankan saat ini. Kalau bansos pangan itu tidak mempengaruhi itu (harga beras di pasar)," jelasnya.

Sementara, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut, penyaluran bantuan pangan akan kembali bergulir pada 15 Februari 2024.

"Tanggal 15 jalan lagi. Bantuan pangan jalan lagi tanggal 15," jelasnya.

Sebagai informasi Presiden Joko Widodo kerap membagikan bantuan pangan beras kepada warga saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia.