Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pilpres 2024

PDIP Siap Jadi Oposisi, Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Merespon: Monggo

PDIP membuka peluang untuk menjadi oposisi setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di hasil hitung cepat Quick Count Pilpres 2024.

Editor: Torik Aqua
TribunJakarta.com
Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri 

TRIBUNJATIM.COM  - PDIP membuka peluang untuk menjadi oposisi setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di hasil hitung cepat Quick Count Pilpres 2024.

Peluang itu juga sudah diungkap oleh pihak PDIP.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka memberikan respon.

Diketahui, PDIP akan menjadi oposisi jika kalah di Pilpres 2024.

Baca juga: Hasil Real Count KPU Dapil Tulungagung 1: PDIP dan PKB serta Gerindra Sama-sama Dapat 2 Kursi

Jokowi menyebut hal tersebut sebaiknya ditanyakan kepada partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP," kata Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Jenderal Soedirman di Jalan Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Sementara itu, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mempersilakan apabila PDIP siap menjadi oposisi.

“Ya itu monggo (PDIP jadi oposisi),” jelasnya saat ditemui di Pura Mangkunagaran, Solo, Jawa Tengah, Senin, dikutip dari TribunSolo.com.

Sejauh ini, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul dalam real count Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian, hasil quick count dari sejumlah lembaga juga menunjukkan hal yang sama, Prabowo-Gibran unggul dibandingkan dua kandidat lain, yaitu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hasto Bicara Peluang PDIP Jadi Oposisi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan pihaknya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, sambungnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 silam.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi."

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved