Kemungkinan PDIP Jadi Oposisi Jika Prabowo-Gibran Menang di Pilpres 2024

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - PDIP mengungkap kemungkinan partainya menjadi oposisi di pemerintahan mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Pernyataan itu terjadi jika pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres 2024.

Meski, Hasto tak menjawab apakah PDIP bergabung ke pemerintahan atau akan menjadi oposisi.

Baca juga: PDIP Jatim Janji Seleksi Ketat Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024: Tak Beli Kucing dalam Karung

Dia menegaskan, saat ini tahapan Pemilu 2024 masih berlangsung dan pihaknya sedang mencermati berbagai kejanggalan yang muncul.

"Ini rekapitulasi masih dilakukan, kita mencermati, termasuk temuan hari ini kan temuan yang sangat luar biasa, temuan bagaimana IT dari KPU sengaja dimatikan," kata Hasto saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Temuan itu, kata Hasto, diungkapkan oleh pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo.

Menurutnya, dalam temuan tersebut ditemukan adanya perubahan data-data C1 dari tempat pemungutan suara (TPS).

"Agar suatu skenario politik terhadap hasil yang direncanakan itu kemudian dimungkinkan dengan adanya perubahan sistem Sirekap tersebut dengan berbagai versi," ucap Hasto.

"Termasuk memindahkan IP-nya ke negara lain yang diyakini oleh pakar telematika Dr. Roy Suryo ada di Singapura. Ini salah satu temuan-temuan yang sangat penting untuk kami kaji lebih lanjut," ujar dia.

Adapun per hari ini pukul 22.00 WIB berdasarkan perhitungan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo-Gibran tetap unggul dengan perolehan suara 58,83 persen.

Sementara pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 24,49 persen.

Lalu, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya 16,68 persen.

Raihan suara ini didapat dengan total data yang masuk ke KPU baru mencapai 77,77 persen.

Hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kian menghangat

Imbasnya, Megawati diprediksi akan menarik kader PDIP yang menjabat di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Penarikan itu diduga akan dilakukan dalam waktu dekat.

Meski, belum ada waktu yang pasti.

Baca juga: Tunggu Langkah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh Sebut Komunikasi Mereka Dibutuhkan

"Saya berpikir beliau akan menarik menterinya sebelum berakhirnya periode Jokowi. Tapi masih menunggu beberapa waktu yang tepat, mungkin dugaan saya di awal Maret atau sebelum KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024," kata Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun saat dihubungi, Sabtu (24/2/2024).

Ubed mengatakan sikap Jokowi yang kian mempertegas sudah tak menjadi bagian PDIP merupakan salah satu penyebab menteri dari PDIP akan ditarik.

Apalagi Jokowi telah mengajak Partai Demokrat bergabung dalam bagian koalisi dan menjadikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

"Kalau sudah pada titik itu, Megawati akan bersikap," kata Ubed.

Di sisi lain, Megawati adalah seorang politisi senior yang pasti punya perhitungan matang sebelum mengambil keputusan.

Menurut Ubed, jika nantinya PDIP menarik kadernya dari kabinet maka hal itu akan menjadi semacam hukuman moral dari Megawati kepada Jokowi yang telah berseberangan

"Berpotensi Megawati akan semacam memberikan hukuman etik dan hukuman politik pada Jokowi," kata Ubed.

Diketahui, saat ini ada tujuh menteri di kabinet Jokowi yang merupakan kader PDIP.

Mereka yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Penjelasan Megawati Sebelumnya

Sebelumnya,  Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memberikan penegasan bahwa dia tetap ingin menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja di kabinet.

Penuturan Megawati tersebut disampaikan saat wawancara khusus dengan jurnalis Rosiana Silalahi di acara Rosi yang disiarkan Kompas TV, Kamis (8/2/2024), sebelum hari pencoblosan di Pemilu 2024.

Meski Presiden Jokowi kini dianggap mengkhianati PDI-P usai anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto, Megawati tak mau menarik menteri-menterinya dari kabinet.

Sebab akan susah mencari calon pengganti menteri yang mumpuni ketika mereka ramai-ramai mundur.

Apalagi, jika Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang mundur dari Kabinet Presiden Jokowi.

"Coba saja situ dah, kasih nama, kalau umpamanya Menkeu diganti, coba deh cari calonnya siapa? Nanti saya jawab," ujar Megawati.

Oleh karenanya, menurut Megawati, dirinya mencoba berpikir secara menyeluruh soal risiko apabila menteri-menteri dari PDI-P mundur dari kabinet.

Dia menegaskan dalam kurun waktu sisa masa pemerintahan sekitar 8-10 bulan ini, Kabinet Indonesia Maju harus terus bekerja. Apabila banyak menteri mundur, padahal kinerjanya baik, akan berdampak buruk bagi negara.

Terlebih ketika yang akan menggantikan hanya ingin menjadi menteri tetapi belum memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja.

"Cara pikir saya itu, saya kalau berpikir itu, berupaya, untuk bisa melihat sebuah sikon yang holistik. Saya lihat kan tadi. Ini hanya 10, katakan berapa bulan tadi, delapan bulan," kata Megawati.

"Dan kalau semuanya itu (menteri) dikeluarkan, padahal banyak yang bagus terus digantikan oleh seseorang yang hanya kepentingannya ingin jadi menteri tapi sisi pengetahuan politiknya, sisi pengetahuan daripada saintifik dia ternyata tidak sesuai, saya enggak bisa bayangkan," ujarnya lagi.

Megawati kemudian menekankan bahwa dirinya tetap ingin bangsa dan negara Indonesia sejahtera.

"Memang maunya saya bangsa saya beres. Semuanya sejahtera sesuai perundangan. Bukan karena maunya saya," kata Presiden kelima RI ini.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

Berita Artis dan Berita Jatim lainnya