Kisah Guru Honorer di Tulungagung Diangkat Jadi PPPK Setelah 18 Tahun Mengabdi: Yang Penting Ikhlas

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Heri Susanto (54) tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah menerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Jumat (19/4/2024) di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Guru kelas SDN 2 Blimbing, Kecamatan Rejotangan ini akhirnya mendapatkan status kepegawaian yang jelas.

Heri telah 18 tahun mengabdi sebagai guru honorer, sebelum akhirnya mendapat status PPPK.

"Jadi masih ada sisa waktu 6 tahun untuk mengabdi. Yang penting ikhlas mengikuti prosesnya," ucap Heri.

Menurutnya, proses untuk mendapat status Aparatur Sipil Negara (ASN) memang berat.

Heri yang sudah senior harus bersaing dengan anak-anak muda.

Ia sempat merasa aman karena sebelumnya masuk dalam P1, yaitu peserta tes sebelumnya yang dinyatakan mendapat nilai di atas passing grade.

Namun semangatnya patah kembali karena sempat ada penundaan penempatan.

Baca juga: Kisah Guru asal Nganjuk Mengajar di Daerah Terpencil Madiun, Lewati Medan Sulit hingga Dorong Motor

Baca juga: Pemprov Jatim Bakal Buka CPNS dan PPPK Tahun 2024, Jumlahnya Capai Ribuan, Segera Siapkan Diri!

Padahal saat itu semua PPPK telah mengumpulkan SKCK maupun NPWP.

Namun hari ini semua penantian terbayar, Heri bersama 303 PPPK lain resmi menerima SK pengangkatan dari Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno.

"Kalau ini tidak lolos, tidak tahu harus bagaimana lagi," katanya.

Total ada 304 PPPK yang menerima SK, hasil seleksi tahun 2023 lalu.

Sebelumnya kuota PPPK 2023 sebanyak 356, terdiri dari 197 tenaga teknis, 60 guru, dan 99 tenaga kesehatan.

Berdasarkan hasil tes, ada 153 tenaga teknis yang lolos, lalu 60 guru dan 93 tenaga kesehatan.

Baca juga: 7 Tahun Menunggu, Akhirnya Guru Honorer Ini Terima Gaji Sertifikasi, Haru Langsung Sujud Syukur

Namun satu orang guru meninggal dunia sebelum mendapat SK, sedang satu tenaga kesehatan mengundurkan diri.

"Mereka sudah mulai bekerja per 1 April 2024. Namun secara resmi SK diserahkan Pak Pj Bupati hari ini," jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, Soeroto.

Lanjut Soeroto, untuk tenaga teknis dan tenaga kesehatan jumlah peserta yang lolos di bawah kuota yang disediakan.

Hal ini terkait adanya passing grade yang diberlakukan untuk pendaftar umum.

Ada 4 kriteria yang ditetapkan, jika satu kriteria saja di bawah passing grade, maka peserta tidak lolos.

Baca juga: 36 Tahun Ngajar, Guru Honorer Cari Rongsokan Imbas Gaji Kecil, Kini Dapat Bantuan Usai Viral

"Meskipun secara akumulasi nilainya tertinggi, tapi kalau ada satu di bawah passing grade maka tidak lolos," papar Soeroto.

PPPK angkatan pertama menerima kontrak kerja selama 5 tahun dan bisa diperbarui kembali setelah evaluasi.

Namun setelahnya PPPK menerima kontrak selama 2 tahun.

Soeroto menambahkan, evaluasi kinerja dilakukan setiap tahun untuk dasar evaluasi kontrak berikutnya.

"Sejauh ini kinerja pada PPPK bagus, mereka disiplin. Belum ada PPPK yang tidak diperpanjang kontraknya," katanya.

Masih menurut Soeroto, saat ini Pemkab Tulungagung masih kekurangan sekitar 5.000 pegawai.

Karena itu ke depan BKPSDM akan terus berusaha melakukan rekrutmen, baik lewat seleksi CPNS maupun PPPK.