Gus Muhdlor Melawan, KPK Resmi Digugat Bupati Sidoarjo Karena Tak Terima Jadi Tersangka Korupsi

TRIBUNJATIM.COM - Bupati Sidoarjo kini melawan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ahmad Muhdlor Ali allias Gus Muhdlor yang merupakan Bupati Sidoarjo itu resmi mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024).

Hal ini karena Gus Muhdlor tak terima dirinya ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi.

Diketahui, KPK telah menetapkan Gus Muhdlor menjadi tersangka dugaan kasus korupsi pemotongan dan penerimaan dana insentif Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Baca juga: Hari Ini, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Diperiksa KPK, Belum Konfirmasi Hadir?

"Sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian klasifikasi perkara gugatan Gus Muhdlor yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Senin malam.

 
Gugatan Bupati Sidoarjo ini teregister di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. PN Jakarta Selatan bakal mulai sidang perdana untuk memeriksa dan mengadili gugatan Gus Muhdlor melawan KPK pada Senin 6 Mei 2024 mendatang.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi di Sidoarjo ini dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (25/4/2024)  . 

Saat itu, tim penyelidik dan penyidik KPK menangkap belasan orang termasuk sanak keluarga Gus Muhdlor.

Beberapa waktu berselang, KPK menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka setelah menggelar ekspose atau gelar perkara.

Namun demikian, lembaga antikorupsi ini belum mengungkap detail perbuatan Gus Muhdlor berikut pasal yang disangkakan.

Sempat mangkir Gus Muhdlor tidak menghadiri jadwal pemeriksaan KPK sebagai tersangka pada Jumat (19/4/2024), dengan alasan sakit.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, pengacara Gus Muhdlor melayangkan surat yang berisi informasi bahwa kliennya sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo Barat.

“Ada surat keterangannya, rawat inap yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa,” kata Ali dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menuturkan, surat keterangan sakit itu agak ganjil karena menyebut perawatan dilakukan sejak 17 April sampai sembuh.

Biasanya, surat keterangan sakit hanya berlaku selama dua hari.

“Ini agak lain suratnya karena sembuhnya kapan kan kita enggak tahu, sakitnya juga enggak tahu,” kata Ali.

Juru bicara berlatar belakang jaksa menyebut, penyidik KPK menilai surat keterangan sakit Gus Muhdlor kurang jelas.

Karena itu, KPK mengingatkan agar mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bersikap kooperatif. Peringatan yang sama juga ditujukan kepada dokter yang menangani Gus Muhdlor.

Sebab, berdasarkan pengalaman KPK terdapat tersangka yang menggunakan alasan kesehatan untuk menghindari penyidikan.

“Karena alasan kesehatan dan lain-lain ternyata kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan dipersoalkan secara hukum karena sengaja untuk menghalangi proses penyidikan dan lain-lain,” tutur Ali.

Berikut ini sosok dan profil lengkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor yang menjadi tersangka KPK.

Gus Muhdlor adalah putra pengasuh Pondok Pesantren Bumi Solawat KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali.

Gus Muhdlor lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada 11 Februari 1991.

Ia adalah seorang akademisi pendidikan Sidoarjo dan juga Direktur Pendidikan Yayasan Bumi Shalawat Progresif masa jabatan 2012 – sekarang.

Selain itu, Ia menjabat sebagai sekretaris GP Anshor Sidoarjo sejak tahun 2015 – sekarang. 

Gus Muhdlor merupakan anak keenam dari tokoh besar NU KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali.

Baca juga: Terjawab Artis Inisial C, S dan SD? Diduga Kecipratan Uang Korupsi Harvey Moeis Suami Sandra Dewi

Dikutip dari laman Wikipedia, Gus Muhdlor menginisiasi pengembangan pendidikan pesantren yang tidak hanya menekankan pada aspek spiritual tetapi juga pada aspek intelektual.

Inisiasi ini telah berhasil memajukan Sekolah Progresif Bumi Shalawat di kancah Nasional dan Internasional. 

Gus Muhdlor bertekad memajukan pendidikan NU yang berimbang di aspek spiritual dan intelektual.

Ia meyakini bahwa setiap manusia dilahirkan dengan bakat dan potensi yang unik, yang seyogianya difasilitasi secara optimal dengan standar mutu pendidikan yang baik dan sarana & prasarana yang representatif.

Oleh karena itu, Gus Muhdlor mengusung konsep pendidikan yang membentuk pribadi yang Kokoh Sipritual dan Mapan Intelektual.

Inovasi Gus Muhdlor

Saat maju mencalonkan diri sebagai Bupati pada Pilkada Sidoarjo 2023, Gus Muhdlor ,emvetuskan beberapa program inovatif.

Sosok intelektual muda ini bakal mengembangkan kolaborasi dengan perusahaan ritel modern.

“Ada lebih dari 500 toko ritel modern di Sidoarjo dengan berbagai brand. Semuanya kami kolaborasikan untuk mengangkat kesejahteraan warga. Ada dua cara yang saya siapkan,” kata Gus Muhdlor, Selasa (10/11/2020).

Langkah pertama, kolaborasi pemanfaatan dana donasi pelanggan. Selama ini, donasi dari uang kembalian yang terkumpul di toko ritel modern di Sidoarjo disalurkan ke lembaga tingkat pusat atau Jakarta.

Nah, ke depan, donasi uang kembalian yang selama ini terkumpul dari seluruh toko ritel modern di Sidoarjo harus disalurkan untuk masyarakat Sidoarjo, tidak ditarik ke lembaga di Jakarta.

Penyalurannya bisa melalui Baznas Sidoarjo maupun lembaga sosial lainnya.

“Itulah wujud kolaborasi berbasis filantropi yang kami kerjakan ke depan, sehingga kian banyak alternatif pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana donasi langsung diserahkan untuk berbagai keperluan warga Sidoarjo, harus langsung ke warga, tidak usah lewat pemerintah daerah,” jelas Gus Muhdlor.

Selain untuk program sosial, dana donasi itu bisa digunakan untuk pengembangan seni-budaya hingga olahraga untuk anak-anak muda.

Langkah kedua, menjadikan ritel modern sebagai jaringan distribusi produk UMKM dan BUMDes Sidoarjo. Gus Muhdlor siap membantu peningkatan kualitas produk UMKM dan BUMDes sehingga layak masuk ritel modern.

Misalnya, untuk produk makanan-minuman, akan difasilitasi gratis untuk sertifikasi halal, P-IRT, maupun BPOM. Di samping itu, peningkatan kualitas pengemasan produk juga akan didorong sehingga bisa bersaing dengan produk lain di rak minimarket.

Dia menambahkan, selama ini, bumbu masakan dan sambal hasil olahan UMKM di Gedangan, Tanggulangin, serta beberapa daerah lain, juga dikenal di luar Sidoarjo.

Itu menunjukkan produk olahan UMKM Sidoarjo bisa diterima di pasar dan layak untuk dipasarkan di ritel modern.

Gus Muhdlor menegaskan, selain makanan dan minuman, banyak produk UMKM yang bisa dipasarkan.

“Misalnya, ada produk sandal dan sepatu hasil produk di Waru, Gedangan, Tanggulangin dan lainnya, kami siap fasilitasi masuk jaringan ritel modern,” ujarnya.

Pemasaran melalui ritel modern, lanjut Gus Muhdlor, bukan hanya di wilayah Sidoarjo, tapi se-Indonesia.

“Kami akan bawa UMKM-UMKM masuk ritel modern di seluruh Tanah Air, sehingga ini akan meningkatkan penjualan, yang ujungnya kesejahteraan untuk UMKM,” urainya.

Diduga Terima Uang dari BPPD

Juru bicara KPK Ali Fikri mengkonfimasi bahwa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor alias Ahmad Muhdlor Ali menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Bupati Sidoarjo Gus Mudhlor diduga terlibat tindakan rasuah dengan menerima dan memotong uang dari lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Penetapan tersangka Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ini tak lepas dari analisa dari keterangan yang diberikan oleh saksi, tersangka serta alat bukti yang diterima oleh penyidik.

“Diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang,” tutur Ali.

Ali mengatakan, pihaknya akan mengabarkan lebih lanjut perkembangan perkara Gus Muhdlor secara bertahap.

“Kami mengkonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dilansir dari Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

KPK kemudian menggelar ekspose dan menyepakati pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.

Baca juga: Bupati Trenggalek Mas Ipin Berangkatkan 7 Bus Balik Gratis Menuju Surabaya: Antusiasme Warga Tinggi

Rumah Dinas Digeledah

Penyidikan kasus dugaan korupsi dana insentif pajak di Sidoarjo berlanjut.

Belasan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, bertepatan dengan peringatan HUT Kabupaten Sidoarjo ke-165, Rabu (31/1/2024).

Sekitar 12 orang petugas dari lembaga antirasuah itu datang ke kompleks Pendopo Sidoarjo pada pukul 09.00 WIB.

Mereka datang menggunakan tiga mobil Innova warna hitam dengan pengawalan ketat dari sejumlah petugas kepolisian.

Bersamaan dengan upacara Peringatan HUT Sidoarjo yang digelar di Alun-alun Sidoarjo, belasan petugas KPK yang mengenakan rompi itu masuk ke rumah dinas bupati untuk melakukan penggeledahan.

Selama penggeledahan berlangsung, kompleks Pendopo Delta Wibawa yang berada persis di sebelah utara Alun-alun SIdoarjo itu, dijaga ketat oleh petugas.

Pintu utama diportal dan wartawan dilarang masuk ke area tersebut.

Petugas KPK terlihat keluar dari area Pendopo Sidoarjo sekitar pukul 11.00 WIB.

Mereka menenteng empat koper besar saat berjalan keluar meninggalkan rumah dinas.

Para petugas kemudian masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area pendopo dengan dikawal polisi.

Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas KPK di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) beberapa waktu lalu.

Itu terkait dugaan korupsi insentif pajak yang sudah terjadi sejak tahun 2021 di lingkungan BPPD.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 orang. Namun hanya satu orang yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni SW, Kasubag Umum BPPD Sidoarjo.

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor hadir dan menjadi inspektur upacara Peringatan HUT Sidoarjo ke-165 di Alun-alun Sidoarjo.

Usai upacara, bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu sempat berkomentar tentang kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK di Sidoarjo.

Gus Muhdlor menegaskan, pihaknya bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan KPK berkaitan dengan tindakan hukum yang sedang berjalan di BPPD Sidoarjo.

Dia juga menyampaikan, dirinya beberapa hari belakangan tetap melakukan kegiatan seperti biasa.

Gus Muhdlor memerintahkan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan yang diminta oleh KPK.

“Sejak awal, seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo selalu kooperatif dan siap memenuhi panggilan untuk kebutuhan pemeriksaan KPK. Kami juga memerintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan termasuk data-data yang diperlukan KPK. Sehingga semua menjadi jelas dan terang benderang," katanya.

Dia juga mengaku telah memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tidak boleh terganggu meski sedang ada perkara hukum yang terjadi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

“Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan sesuai kewenangan KPK. Dan kami berharap ini menjadi pelajaran bagi semua untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan prima," ujarnya Gus Muhdlor.

Baca juga: Sosok Herybertus Nabit, Bupati Manggarai Pecat 249 Nakes Usai Demo Kenaikan Gaji, Sesuai Kebutuhan?

Sempat Dipanggil 

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor hadir dalam Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Awal RPJPD 2024-2025 dan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang digelar di gedung DPRD Sidoarjo, Jumat (2/1/2024). 

Kehadiran Gus Muhdlor, panggilan Bupati Ahmad Muhdlor, dalam rapat paripurna itu banyak menjadi perbincangan. Penyebabnya, hari ini sejatinya dia mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak daerah yang sedang diusut KPK. 

Selama menghadiri rapat paripurna, Gus Muhdlor terlihat santai. Seperti biasa, dia berulang kali mengumbar senyum ke para anggota dewan, termasuk juga menyalami satu persatu anggota dewan saat paripurna selesai. 

Sayangnya, Gus Muhdlor tidak bersedia komentar saat ditanya sejumlah wartawan. Dia hanya melambaikan tangan dan menjawab sudah waktunya Salat Jumat. 

“Jumatan, Jumatan (salat Jumat) dulu,” jawab putra pengasuh Ponpes Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri tersebut sambil meninggalkan gedung DPRD Sidoarjo.

Selain Bupati Sidoarjo, penyidik KPK juga memanggil Kepala BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah) Ari Suryono untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sama, yang sedang disidik KPK. Kabarnya, Ari Suryono sudah hadir di gerung merah putih sejak Jumat pagi. 

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di BPPD Sidoarjo. Ada sebelas orang yang diamankan, namun baru satu yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni Siska Wati, Kasubag Umum BPPD Sidoarjo. 

Petugas KPK juga sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Kota Delta. Termasuk di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Kantor BPPD, dan beberapa lokasi lain.

Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com