Begini Antisipasi Bawaslu Terhadap Konflik di Pilkada Mojokerto: Netralitas ASN-Kades Harus Terjaga

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Romadoni

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Mojokerto 2024, berpotensi rawan pelanggaran pemilu hingga memicu konflik horizontal di masyarakat.

Apalagi, jika Pilkada Mojokerto hanya diikuti oleh dua bakal calon kuat yang merupakan petahana, antara Ikfina Fahmawati (Bupati Mojokerto) dan Muhammad Albarra atau Gus Barra (Wakil Bupati Mojokerto).

Keduanya dikabarkan sudah pecah kongsi dan bakal bertarung di Pilkada Mojokerto, pada 27 November 2024 mendatang 

Berkaca Pilkada Mojokerto 2020 lalu, dugaan pelanggaran Paslon Bupati Mojokerto yang menonjol ditangani Bawaslu, adalah terkait dugaan money politik (Video mobil bergambar paslon berisi uang), hingga keberpihakan/ netralitas menggerakan kepala desa se-Kabupaten Mojokerto untuk memilih salah satu paslon tersebut.

Baca juga: Syarat Calon Independen untuk Ikuti Pilkada Mojokerto 2024, Terbuka Bagi Siapapun

Menghadapi kemungkinan itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan mengantisipasi potensi pelanggaran  dalam pesta demokrasi Pilkada serentak tahun ini.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal mengakui indeks kerawanan pemilu, terutama Pilkada Mojokerto yang masih tergolong tinggi.

Terlebih, Kabupaten Mojokerto memiliki riwayat saat penyelenggaraan Pilbup yang memicu kerusuhan massa antar dua pendukung paslon, pada 2010 silam.

"Memang Mojokerto ini mempunyai riwayat yang kurang bagus terkait dengan pemilihan, mulai 2010, 2015 kemarin. Terus 2020, sebenarnya tingkat istilahnya konflik di bawah ini luar biasa," jelasnya, Kamis (2/5/2024).

Ia mengungkapkan langkah antisipasi pun siapkan untuk menghadapi potensi pelanggaran pemilu.

Bawaslu juga melakukan sosialisasi untuk merangsang masyarakat terkait kedewasaan politik. 

"Antisipasi-nya, kita meminta bagi calon Bupati setidaknya untuk meredam pendukung-pendukungnya. Agar tidak melakukan hal yang sifatnya anarkis, jangan sampai it terjadi dalam pesta demokrasi lima tahunan," bebernya.

Netralitas ASN di Pilkada Mojokerto 2024

Bawaslu mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Kepala Desa agar tetap bersikap netral di Pilkada serentak.

Langkah preventif netralitas ASN tertuang dalam pakta integritas dan komitmen selama pelaksanaan Pilgub Jatim dan Pilbup Mojokerto.

Baca juga: GOR Seni Majapahit Mojokerto Jadi Lokasi Nobar Semifinal Piala Asia U-23 Indonesia vs Uzbekistan