Usulan Para Kades Dapat Respons, Pemkab Tulungagung Cari Lahan untuk SMAN 1 Ngantru

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Aspirasi para kepala desa (kades) di Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), untuk mendapatkan SMA negeri mulai menemui titik terang.

Pemkab Tulungagung telah mengundang perwakilan Pemprov Jatim untuk rencana realisasi SMAN 1 Ngantru.

Namun rencana ini masih terkendala pengadaan lahan untuk sekolah.

"Pihak provinsi sudah menjelaskan tahapan yang harus dilalui. Kami diminta untuk menyediakan lahan lebih dulu," jelas Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, Kamis (2/5/2024).

Dalam pertemuan awal pekan ini juga melibatkan sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat.

Dari diskusi itu terungkap, lahan yang tersedia tergolong sempit, hanya 1.400 meter persegi.

Sementara untuk sebuah SMA negeri sekurangnya dibutuhkan 10.000 meter persegi.

"Yang penting tokoh-tokoh di Kecamatan Ngantru sudah diberi tahu. Untuk proses pembangunan nanti kami serahkan ke provinsi," sambung Heru Suseno.

Pembangunan akan dilakukan jika lahan yang dibutuhkan sudah tersedia.

Setelah pembangunan, aset tanah yang dipakai sekolah akan diserahkan ke Pemprov Jatim.

Baca juga: Peringatan Hardiknas 2024, Angkutan Sekolah Gratis di Jember Mulai Mengaspal

Salah satu wacana yang diusulkan adalah mengalihkan SMPN 2 Ngantru untuk dimanfaatkan menjadi SMAN 1 Ngantru.

"Saya tidak setuju, jangan alihkan sekolah yang sudah ada. Apalagi statusnya sekolah negeri," katanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro, mengatakan, sekolah menengah memang domainnya provinsi.

Karena itu, rencana pengadaan lahan yang akan dipakai SMAN 1 Ngantru ini harus dibicarakan bersama.

Apalagi kelak lahan yang dipakai akan menjadi asetnya Pemrov Jatim.

"Kalau misalnya hibah kan tidak serta, harus ada yang minta dulu. Lebih mudah kalau pemprov yang beli," ujar Galih.
 
Sebenarnya Pemkab Tulungagung masih punya lahan di samping SMPN 1 Ngantru.

Namun lahan ini tidak bisa serta merta digunakan, karena harus mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Sementara lahan yang ada, peruntukannya sebagai lahan pertanian.

"Pada dasarnya usulan ini bisa direalisasikan. Tapi memang perlu pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait," ungkapnya.

Nantinya juga akan dilakukan survei potensi siswa yang akan bersekolah di SMAN 1 Ngantru.

Jumlah ini bisa diketahui dari jumlah siswa asal Kecamatan Ngantru yang tertampung di SMAN terdekat, seperti SMAN 1 Kedungwaru dan Karangrejo.

Salah satu tokoh yang getol menyuarakan pendirian SMAN 1 Ngantru adalah Kades Pucunglor, Imam Sopingi.

Aspirasi ini sebelumnya sudah disampaikan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Mbah Pucung, panggilan akrabnya, mengapresiasi respons Pemkab Tulungagung yang berusaha mewujudkan SMAN 1 Ngantru.

"Kita satu-satunya wilayah yang kesulitan mencari SMA negeri setelah diberlakukan zonasi. Sekolah ke mana saja kita kalah bersaing, karena paling jauh," ucapnya.

Lanjut Mbah Pucung, sebelumnya memang ada usulan untuk mengalihfungsikan SMPN 2 Ngantru.

Alasannya, jumlah siswa di SMP negeri ini sudah menurun, sehingga diusulkan merger dengan SMPN 1 Ngantru.

Sementara bangunan sekolah difungsikan untuk SMAN 1 Ngantru.

"Kendalanya memang pada lahan. Kami juga membantu memikirkan untuk mendapatkan solusi," pungkasnya.

Kecamatan Ngantru merupakan wilayah Kabupaten Tulungagung satu-satunya yang ada di sebelah utara Sungai Brantas.

SMA negeri terdekat ada di SMAN 1 Karangrejo, radius wilayah paling dekat lebih dari 4 kilometer.

SMA negeri kedua adalah SMAN 1 Kedungwaru dengan radius paling dekat ke Ngantru juga di atas 4 kilometer.

Padahal pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023, radius rumah siswa terjauh yang masuk sekolah yang dinilai favorit ini hanya 896 meter, kurang dari 1 km.

Sementara SMAN 1 Karangrejo rumah terjauh siswa 3.363 meter.

Dengan kondisi ini, para lulusan SMP sederajat dari Kecamatan Ngantru selalu kalah bersaing di jalur zonasi. 
 
Padahal jalur zonasi ini menempati persentase terbesar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Akibatnya banyak siswa yang memilih sekolah swasta.