Bawaslu Ajak Ratusan Ponpes Kawal dan Antisipasi Pelanggaran Money Politic di Pilkada Jombang 2024

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Romadoni

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Bawaslu Jombang akan melibatkan pondok pesantren hingga masyarakat dan kalangan santri untuk mengawal Pilkada, Pilgub maupun Pilkada Jombang 2024.

Peran Ponpes sangat sentral di daerah berjuluk Kota Santri ini, yang diharapkan dapat membantu Bawaslu dalam antisipasi pelanggaran pemilu terutama money politik. 

"Ponpes di Jombang lebih dari 300. Kita ingin ikut melibatkan juga pondok pesantren, untuk menjadi pengawas partisipatif (Pilkada Serentak 2024)," kata Ketua Bawaslu Jombang, Dafid Budiyanto, Minggu (5/5/2024).

Ia menjelaskan Bawaslu juga melakukan sosialisasi secara masif di pondok pesantren hingga kalangan masyarakat terkait pemilihan kepala daerah.

Baca juga: Gegara Ban Pecah, Bus Pahala Kencana Hangus Terbakar di Tol Jombang-Mojokerto, ini Kondisi Penumpang

Sosialisasi itu diharapkan dapat merangsang seluruh elemen masyarakat, agar mereka paham terkait tahapan maupun pelanggaran- pelanggaran pemilu yang mengarah ke pidana.

Sehingga dengan edukasi politik itu masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu, jika mengetahui adanya tindakan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh salah satu paslon. 

"Harapan kami jika masyarakat mengetahui terkait penyelenggaraan Pilkada, maka secara tidak langsung mereka ikut mengawasi dan mengawal proses pemilu. Jadi masyarakat juga tahu, mana yang boleh dan mana yang melanggar dalam pelaksanaan maupun tahap Pilkada nanti," bebernya.

Dikatakan David, betapa pentingnya membangun kesadaran politik untuk  masyarakat Kabupaten Jombang.

Baca juga: Detik-detik Mobil Pemudik Terbakar di Tol Jombang, Mesin Mendadak Mati, Begini Kondisi Penumpang

Bawaslu dan Panwascam pun terlibat aktif melakukan sosialisasi ke warga yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

"Sosialisasi pemilu tidak hanya di balai desa, tapi bisa di mana saja. Itu yang dilakukan Bawaslu, Panwascam hingga tingkat desa. Bisa masuk ke kegiatan masyarakat, kita pernah sosialisasi itu di Posyandu, pengajian dan lainnya,"  jelasnya.
 
Adapun tantangan Pilkada Jombang 2024, salah satunya adalah daerah yang sulit dijangkau terutama di wilayah Kecamatan Plandaan yang berbatasan dengan Nganjuk dan Kecamatan Ngusikan perbatasan Kabupaten Mojokerto serta Kabupaten Lamongan.

Sejumlah daerah itu berpotensi rawan adanya pelanggaran pemilu seperti netralitas kepala desa/ ASN hingga praktik money politik.

Bawaslu Jombang telah menyiapkan strategi untuk menghadapi segala potensi yang kemungkinan terjadi di daerah tersebut.

"Tantangan kita memang beberapa hal misalnya seperti dengan politik uang terkait politisasi sara dan kita sudah melakukan upaya pencegahan- pencegahan. Kita ingatkan terus, politik uang dan pidana pemilu yang harapan kami masyarakat tahu dan tidak melakukan itu," ucap David.

Bawaslu meminta masyarakat untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilukada, meski secara historis Pilkada Jombang selama ini berlangsung kondusif.

Khususnya bagi para calon Bupati Jombang, supaya turut menjaga kondusifitas keamanan dengan mengimbau pendukungnya agar tidak berbuat anarkis saat masa kampanye, sampai pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.

"Harapan kami terhadap pasangan calon Bupati Jombang, mematuhi semua peraturan sesuai undang-undang. Untuk masyarakat Jombang ikut mengawasi dan mengawal proses penyelenggaraan Pilkada," pungkasnya.

Partisipasi masyarakat berperan penting untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada lima tahunan.

"Ayo masyarakat menggunakan hak piliknya ke TPS, agar nanti pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik. Kami harap juga masyarakat cerdas untuk memilih pasangan calon yang kapasitasnya baik dan berpihak ke rakyat, bukan memilih atas dasar politik uang," tandasnya.