Imbas Kecelakaan Maut Bus SMK Lingga Kencana, 11 Daerah Batasi Study Tour ke Luar Kota, Ahli: Salah

TRIBUNJATIM.COM - Kecelakaan maut bus yang ditumpangi SMK Lingga Kencana, Sabtu (15/5/2024), membuat sejumlah pemerintahan daerah membatasi study tour ke luar kota.

Bahkan beberapa daerah melarang pengadaan kegiatan tersebut.

Kebijakan itu lalu dikritisi oleh ahli pendidikan.

Pasalnya, pelarangan ini salah sasaran.

Alih-alih melarang, akar masalah dari kasus kecelakaan harus ditelusuri.

Lantas, daerah mana saja yang melarang study tour ini?

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: 8 Fakta Kecelakaan Maut Bus SMK Depok, 11 Orang Tewas, Para Ortu Panik Nangis Cari Info Nasib Anak

Tanggapan pengamat pendidikan

Imbas kecelakaan maut yang melibatkan bus rombongan siswa SMK Linggar Kencana Depok dengan beberapa kendaraan lain di wilayah Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024), membuat sejumlah pemerintah daerah membatasi pelaksanaan study tour bagi siswa.

Pasalnya, kecelakaan maut tersebut menyebabkan 11 orang meninggal dunia, di mana 9 korban meninggal di tempat kejadian, sementara dua lainnya meninggal saat di rumah sakit.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (15/5/2024), 11 korban tersebut termasuk sembilan siswa, satu guru, dan satu pengendara sepeda motor.

Untuk mencegah hal serupa terjadi, beberapa pemerintah daerah serta dinas pendidikan setempat memutuskan melarang atau membatasi perjalanan "study tour" ke luar kota.

Saat dikonfirmasi, pengamat pendidikan sekaligus pendiri Jurusanku Ina Liem menyayangkan keputusan terkait larangan dan pembatasan study tour siswa sekolah yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia.

"Saya sangat menyayangkan solusi yang diungkapkan dinas pendidikan setiap kali peristiwa seperti ini terjadi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2024).

Baca juga: Siswa SMK Depok Selamat dari Kecelakaan Bus di Subang Masih Trauma, Sering Bengong Ingat Teman

"Sebab, ini bukan pertama kali. Tiap kali ada kecelakaan bus study tour, pemerintah daerah (pemda) selalu mengatakan solusinya adalah larangan study tour itu sendiri. Ini salah sasaran," tambahnya.