9 Kecamatan Berpotensi Kecurangan di Pilkada Jember 2024, Bawaslu Beri Atensi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember telah memetakan daerah rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini.

Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana mengatakan, setidaknya ada 9 kecamatan yang berpotensi terjadi kecurangan pada Pilkada 2024 ini.

Hal tersebut berdasarkan pengalaman pada Pemilu kemarin.

Menurutnya, potensi terjadi kecurangan pertama berada di tiga kecamatan kawasan Kota Jember, seperti Patrang, Kaliwates dan Sumberbaru.

Sebab jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pilkada 2024 paling banyak.

"Pasti jadi atensi karena belajar dari pengalaman Pemilu 2024 kemarin di tiga kecamatan tersebut menunjukan adanya residu. Karena kalau di kota pasti tingkat partisipasinya lebih tinggi," ujarnya, Jumat (24/5/2024).

Selain daerah kota, kata dia, daerah perbatasan Kabupaten Jember- Bondowoso juga masuk kawasan rawan saat Pilkada 2024 besok seperti Jelbuk dan Sukowono.

"Kemudian Silo (perbatasan Jember-Banyuwangi), lalu Kecamatan Sumberbaru (perbatasan Jember-Lumajang). Karena Pilkada kali ini barengan dengan pemilihan gubernur. Takutnya ada pergeseran pemilih," ucap Sanda.

Sementara untuk kejadian money politik, kata Sanda, itu pernah terjadi di Kecamatan Bangsalsari Jember pada Pilkada 2020 silam. Sehingga kawasan ini tetap jadi atensi bagi Bawaslu.

"Makanya kami minta kepada masyarakat untuk bijak, meskipun fanatik terhadap Paslon yang telah ditetapkan. Boleh teman-teman berkampanye, tapi jangan gunakan money politik dan hoaks dijadikan alat untuk pemenangan," katanya.

Baca juga: Seusai Dilantik, Puluhan Panwascam Pilkada Jember 2024 Diminta Langsung Bertugas Besok

Kemudian untuk daerah yang rawan Pilkada 2024 terakhir. Kata Sanda, berada di Kecamatan Tempurejo sebab di sana terdapat beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) akses jalan pengiriman logistiknya tidak memadai.

"Termasuk Silo, rawan terjadi kecurangan logistik. Apalagi ini cuaca belum menentu, sehingga kami harus melihat musim dan sebagainya, khususnya saat pengiriman logistik," urainya.

Oleh karena itu, Sanda mengaku telah menyiapkan langkah pencegahan kecurangan di daerah rawan itu. Sebab Bawaslu Jember akan kerjasama dengan beberapa instansi dalam pemantauan Pilkada 2024.

"Dengan program Bawaslu go to school. Karena proses pengawasan ini tidak hanya melibatkan mereka yang sudah tua. Kami ingin anak muda punya peran untuk melakukan proses pengawasan ini," jelasnya.