Pemprov Jatim
Wujudkan Universal Health Coverage, Pj Gubernur Jatim Ingatkan Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi
Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendorong tercapainya universal health coverage dimana seluruh warga Jatim bisa masuk dalam keanggotaan BPJS.
Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Ndaru Wijayanto
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh
TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendorong tercapainya universal health coverage dimana seluruh warga Jatim bisa masuk dalam keanggotaan BPJS.
Pasalnya hingga saat ini masih ada sebesar 6,7 persen atau sekitar 2,7 juta penduduk Jatim yang belum masuk anggota BPJS.
Hal itu disampaikan Adhy Karyono saat Peresmian Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kabupaten Gresik, Senin (3/6/2024).
Peresmian dilakukan dengan pemotongan untaian melati oleh Dirut BPJS Kesehatan, Pj Gubernur Adhy dan Bupati Gresik. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Dirut BPJS Kesehatan, serta peninjauan gedung kantor BPJS kesehatan cabang Kabupaten Gresik bersama seluruh undangan yang hadir.
Pj. Gubernur Adhy mengatakan, dengan diresmikannya kantor cabang Gresik BPJS kesehatan, tentunya menjadi salah satu pelecut untuk semakin meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur.
“Dengan adanya kantor baru BPJS Kesehatan cabang Kabupaten Gresik ini, diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih mudah, optimal, responsif, nyaman dan cepat kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: 12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS, Simak Pula Besaran Iuran BPJS Kesehatan 2024
“Dan tentunya semakin kita dorong agar dengan adanya kantor di Gresik ini semakin semangat untuk mewujudkan universal health coverage,” imbuh Adhy.
Adhy juga menambahkan, peresmian Ini juga merupakan momen penting dan strategis serta wujud komitmen dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bagi peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Jawa Timur.
“Program JKN merupakan salah satu wujud dari jaminan sosial Nasional, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang no 40 tahun 2024 tentang sistem jaminan sosial Nasional. Dimana penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan, sehingga peserta JKN juga berhak mendapat optimalisasi kualitas layanan kesehatan,” katanya.
Kepesertaan jaminan kesehatan di Jawa Timur sendiri, kata Adhy, mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah Kab/Kota yang mencapai target Kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95 persen hanya sebanyak 9 Kab/Kota, tahun 2024 meningkat menjadi 26 Kab/Kota.
“Per Mei 2024, dari jumlah penduduk 41,4 juta jiwa di Jawa Timur, sebanyak 38,7 juta jiwa atau 93,3 persen telah menjadi peserta Jaminan kesehatan nasional (JKN),” ungkapnya.
Baca juga: Kapan BPJS Kesehatan Bisa Kembali Aktif Jika Tunggakan Iuran Sudah Dibayar? ini Penjelasannya
Menurutnya, dengan meningkatnya kepesertaan JKN harus diimbangi dengan ketersediaan sarana, prasarana serta fasilitas kesehatan di Jawa Timur.
Hal ini tentu menjadi kewajiban bersama untuk memastikan masyarakat tidak terkendala baik secara finansial maupun dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Untuk mewujudkannya hal tersebut, sangat diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi antar lembaga dan pemerintah daerah, sehingga semakin kuat dan berdampak dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” katanya.
Gubernur Khofifah Optimis Koperasi Desa Merah Putih Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi |
![]() |
---|
HET LPG 3 Kg Alami Penyesuaian, Pj Gubernur Adhy Karyono: Upaya Jaga Stabilisasi Stok di Jatim |
![]() |
---|
Pimpin Apel Bulan K3, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Tekankan Pentingnya Peningkatan Kapasitas SDM |
![]() |
---|
Terima Kedatangan Wamen Giring Ganesha, Khofifah Usulkan Revitalisasi Situs Bersejarah Majapahit |
![]() |
---|
Sabet 3 Penghargaan Terbaik di ABBWI, Pj Gubernur Adhy: Semangat Promosikan Destinasi Wisata Jatim |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.