Alasan Menko PMK Usulkan Warga yang Miskin karena Judol Jadi Penerima Bansos, Jokowi Bentuk Satgas

TRIBUNJATIM.COM - Sosok Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy tengah menjadi sorotan.

Pasalnya ia mengusulkan agar warga yang miksin karena judi online jadi penerima bansos atau bantuan sosial.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi judi online atau judol yang semakin marak di masyarakat.

Imbasnya, sosoknya pun kini jadi pehatian.

Baru-baru ini Muhadjir Effendy membuka peluang agar korban judol masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bansos.

"Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024), melansir dari Kompas.com.

Pihaknya pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.

Muhadjir bilang, judi online memang memiskinkan masyarakat. Oleh karenanya, korban judi online pun berpotensi menjadi masyarakat miskin baru.

Masyarakat miskin itu pun menjadi tanggung jawab pemerintah.

Baca juga: Cegah Judi Online di Kalangan Polisi, Polres Jombang Cek Ponsel Seluruh Personel, ini Hasilnya

"(Dampaknya) termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," ucapnya.

Mantan Menteri Pendidikan ini tidak memungkiri, judi online sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat.

Korbannya tidak hanya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dan minum literasi, namun juga dari kalangan intelektual.

"Sudah banyak korban dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi, juga banyak yang kena juga," jelasnya.

Baca juga: Demi Judi Online, Manajer Bank Pelat Merah Gelapkan Uang Rp 1,2 Miliar Milik Nasabah

Sebagai informasi, judi online menjadi perhatian pemerintah hingga menutup situs kegiatan ilegal itu dan membentuk satuan tugas pemberantasan judi online.

Presiden Joko Widodo menyatakan, satgas akan dibentuk sebentar lagi.

"Dan satgas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online," kata Jokowi dalam keterangan yang disampaikan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/6/2024) malam.

Kepala Negara menyatakan, pemerintah serius memberantas dan memerangi perjudian online.

Sejauh ini, pemerintah sudah menutup 2,1 juta situs judi online yang kegiatannya bersifat transnasional tersebut.

"Sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi," ucapnya.

Profil Muhadjir Effendy

Muhadjir Effendy merupakan sosok kelahiran Madiun, Jawa Timur pada 29 Juli 1956. Usianya kini 67 tahun, melansir dari laman https://www.umm.ac.id/.

Berkaitan dengan pendidikannya, Muhadjir Effendy menempuh pendidikan di MI Al-Islam Mojorejo Madiun. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di PGAN Madiun dan lulus pada 1972.

Muhadjir juga melanjutkan di PGAN selama 6 tahun dan lulus pada 1974. Berikutnya, ia menempuh pendidikan Sarjana Muda di IAIN Malang dan meraih gelar Sarjana di IKPK Malang atau kini Universitas Negeri Malang.

Pendidikan pascasarjananya ditempuh di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan gelar Magister Administrasi Publik pada 1996. Muhadjir meraih gelar doktor di bidang Sosiologi Militer di Universitas Airlangga pada 2008.

Muhadjir turut mengikuti pendidikan non formal. Contohnya yakni seperti kursus National Defence University pada 1993, Victoria University, British Columbia, Kanada, dan Visiting Program, Regional Security and Defense Policy.

Kariernya di bidang akademis dimulai saat menjadi karyawan honorer di Universitas muhammadiyah Malang. Ia kemudian menjadi dosen dan Pembantu Rektor III dan I.

Muhadjir lalu dipercaya sebagai Rektor UMM pada 2000 selama 3 periode. Berikutnya, Muhadjir menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016 hingga 2019 saat menggantikan Anies Baswedan.

Selanjutnya, Muhadjir dipercaya menjadi Menko PMK pada 2019 hingga 2024. Ia juga mengikuti beberapa organisasi. Bahkan, dalam beberapa organisasi, Muhadjir didapuk penjadi pemimpin, baik ketua maupun wakil ketua.

Dalam sepak terjangnya, Muhadjir pernah didapuk menjadi Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur pada 2000 selama dua periode hingga tahun 2010 lalu.

Baca juga: Terungkap Motif Polwan Bakar Suami, Gaji ke-13 Habis Dibuat Judi Online, Punya 3 Anak Masih Balita

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com