4 Jenis Bansos Digelontor Pemerintah dari Juli-September 2024, Bansos Beras Hingga Uang Rp 3 Juta

TRIBUNJATIM.COM - Pemerintah akan kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.

Ada sekitar 4 jenis bansos yang akan digelontorkan hingga bulan September 2024.

Adanya bansos diharapkan bisa meringankan beban warga.

Simak rincian dari 4 jenis bansos tersebut periode Juli-September 2024.

Baca juga: Daftar 4 Bansos yang Cair di Bulan Juli 2024, PKH Tahap Kedua hingga PIP SMK Program 4 Tahun

Program Keluarga Harapan atau PKH

Program PKH sudah bisa dipastikan akan berlanjut pada Juli-September 2024.

PKH yang akan cair pada periode ini adalah tahap ketiga.

PKH diberikan kepada 7 kelompok penerima, dengan nominal tertinggi mencapai Rp750 ribu per tahap.

Berikut ini uraiannya.

1. Ibu Hamil/Nifas: Rp3 juta (Rp750 ribu per tahapan)

2. Anak Usia Dini 0-6 Tahun: Rp3 juta (Rp750 ribu per tahapan)

3. Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp900 ribu (Rp225 ribu per tahapan)

4. Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp1,5 juta (Rp375 ribu per tahapan)

5. Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp2 juta (Rp500 ribu per tahapan)

6. Penyandang Disabilitas Berat: Rp2,4 juta (Rp600 ribu per tahapan)

7. Lanjut Usia: Rp2,4 juta (Rp600 ribu per tahapan).

Beras 10 Kg

Kepastian kelanjutan bansos beras 10 Kg disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Mulanya beras 10 kg hanya akan diberikan hingga Juni.

Namun Presiden Jokowi mengupayakan bansos ini dilanjutkan hingga akhir tahun 2024.

Kepastian ini menguat setelah Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi angkat bicara.

"Oh iya (pemberian bansos beras diperpanjang). (Disalurkan) Bulan 8 (Agustus), 10 (Oktober) dan 12 (Desember)," ujar Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (14/6/2024).

Adapun jika dihitung sejak Juni ini hingga akhir tahun nanti, jadwal penyaluran bansos beras dilakukan per dua bulan sekali.

Artinya, bagi yang telah menerimanya pada bulan Juni lalu kemungkinan tidak akan mendapatkannya pada bulan Juli ini.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan selanjutnya yang dipastikan akan cair adalah bantuan BPNT.

Bantuan ini menyasar keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan.

Penerima bantuan BPNT akan menerima uang Rp200 ribu per bulan.

Bansos ini cair setiap 2 bulan sekali.

Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud

Berikutnya, bantuan yang dipastikan akan berlanjut adalah Program Indonesia Pintar.

PIP merupakan sokongan dana untuk bantuan pendidikan siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Juli 2024 masih masuk dalam jadwal pencairan termin kedua, yang akan berlangsung hingga September 2024.

Besaran bantuan PIP berbeda-beda, tergantung jenjang pendidikan.

Untuk siswa SMA, bantuannya mencapai Rp1,8 juta.

Sementara siswa SD dan SMP berkisar antara Rp450 ribu hingga Rp750 ribu.

Cara cek penerima bansos dan status pencairan

Anda bisa melakukan cek mandiri apakah nama Anda masuk ke dalam daftar penerima bantuan atau tidak.

Melansir Kompas.tv, berikut ini caranya.

1. Akses cekbansos.kemensos.go.id, buka tautan melalui peramban web di ponsel Anda.

2. Lengkapi formulir dengan data KTP. Masukkan nama lengkap dan alamat sesuai data yang tertera di KTP, mulai dari provinsi hingga desa/kelurahan.

3. Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar untuk memastikan Anda bukan robot.

4. Setelah mengisi semua data dengan benar, klik tombol "Cari Data" untuk melihat daftar penerima bantuan di wilayah Anda.

5. Jika Anda tercantum sebagai penerima bantuan, status pencairan akan ditampilkan dengan keterangan terproses.

Kata Jokowi soal bansos untuk pelaku judi online

Polemik bantuan sosial (bansos) untuk pelaku judi online membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara.

Diketahui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya sempat membuat pernyataan soal pelaku judi online mendapatkan bansos.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menegaskan jika pelaku judi online seperti yang sedang ramai dibicarakan, tidak akan menerima bansos.

Jokowi juga menambahkan aturannya untuk bansos ke pelaku judi online juga belum dibuat.

Baca juga: Alasan Mbah Guntur Tak Mau Terima Bansos Padahal Gelandangan, Tetangga Nangis, Kini Malah Menghilang

"Enggak ada," kata Presiden Jokowi saat di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), pada Rabu (19/6/2024).

Lebih lanjut, saat ditanya soal aturan Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Jokowi menegaskan bahwa aturan tersebut belum dibuat.

"(Aturannya) enggak ada," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, telah menjelaskan bahwa yang menjadi sasaran penerima bansos korban judi online bukan pelaku, melainkan pihak keluarga.

"Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana, nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami," ujarnya.

Muhadjir berpandangan, bansos tersebut akan membantu pihak keluarga yang menjadi korban perilaku judi online. Sebab, keluarga yang menjadi korban, khususnya anak dan istri.

Namun, Muhadjir menyebut, gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

"Kondisi ini yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami Menko PMK. Dalam mekanisme pemberian bansos kepada keluarga yang terdampak judi online ini akan kami bahas dengan Menteri Sosial," ujarnya.

Diketahui, sosok Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy tengah menjadi sorotan.

Pasalnya ia mengusulkan agar warga yang miksin karena judi online jadi penerima bansos atau bantuan sosial.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi judi online atau judol yang semakin marak di masyarakat.

Imbasnya, sosoknya pun kini jadi pehatian.

Baru-baru ini Muhadjir Effendy membuka peluang agar korban judol masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bansos.

"Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024), melansir dari Kompas.com.

Pihaknya pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.

Muhadjir bilang, judi online memang memiskinkan masyarakat. Oleh karenanya, korban judi online pun berpotensi menjadi masyarakat miskin baru.

Masyarakat miskin itu pun menjadi tanggung jawab pemerintah.

Baca juga: Cegah Judi Online di Kalangan Polisi, Polres Jombang Cek Ponsel Seluruh Personel, ini Hasilnya

"(Dampaknya) termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," ucapnya.

Mantan Menteri Pendidikan ini tidak memungkiri, judi online sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat.

Korbannya tidak hanya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dan minum literasi, namun juga dari kalangan intelektual.

"Sudah banyak korban dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi, juga banyak yang kena juga," jelasnya.

Baca juga: Demi Judi Online, Manajer Bank Pelat Merah Gelapkan Uang Rp 1,2 Miliar Milik Nasabah

Sebagai informasi, judi online menjadi perhatian pemerintah hingga menutup situs kegiatan ilegal itu dan membentuk satuan tugas pemberantasan judi online.

Presiden Joko Widodo menyatakan, satgas akan dibentuk sebentar lagi.

"Dan satgas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online," kata Jokowi dalam keterangan yang disampaikan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/6/2024) malam.

Kepala Negara menyatakan, pemerintah serius memberantas dan memerangi perjudian online.

Sejauh ini, pemerintah sudah menutup 2,1 juta situs judi online yang kegiatannya bersifat transnasional tersebut.

"Sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi," ucapnya.

Profil Muhadjir Effendy

Muhadjir Effendy merupakan sosok kelahiran Madiun, Jawa Timur pada 29 Juli 1956. Usianya kini 67 tahun, melansir dari laman https://www.umm.ac.id/.

Berkaitan dengan pendidikannya, Muhadjir Effendy menempuh pendidikan di MI Al-Islam Mojorejo Madiun. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di PGAN Madiun dan lulus pada 1972.

Muhadjir juga melanjutkan di PGAN selama 6 tahun dan lulus pada 1974. Berikutnya, ia menempuh pendidikan Sarjana Muda di IAIN Malang dan meraih gelar Sarjana di IKPK Malang atau kini Universitas Negeri Malang.

Pendidikan pascasarjananya ditempuh di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan gelar Magister Administrasi Publik pada 1996. Muhadjir meraih gelar doktor di bidang Sosiologi Militer di Universitas Airlangga pada 2008.

Muhadjir turut mengikuti pendidikan non formal. Contohnya yakni seperti kursus National Defence University pada 1993, Victoria University, British Columbia, Kanada, dan Visiting Program, Regional Security and Defense Policy.

Kariernya di bidang akademis dimulai saat menjadi karyawan honorer di Universitas muhammadiyah Malang. Ia kemudian menjadi dosen dan Pembantu Rektor III dan I.

Muhadjir lalu dipercaya sebagai Rektor UMM pada 2000 selama 3 periode. Berikutnya, Muhadjir menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016 hingga 2019 saat menggantikan Anies Baswedan.

Selanjutnya, Muhadjir dipercaya menjadi Menko PMK pada 2019 hingga 2024. Ia juga mengikuti beberapa organisasi. Bahkan, dalam beberapa organisasi, Muhadjir didapuk penjadi pemimpin, baik ketua maupun wakil ketua.

Dalam sepak terjangnya, Muhadjir pernah didapuk menjadi Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur pada 2000 selama dua periode hingga tahun 2010 lalu.

Baca juga: Terungkap Motif Polwan Bakar Suami, Gaji ke-13 Habis Dibuat Judi Online, Punya 3 Anak Masih Balita

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com