Hadiri Penyampaian LHP LKPP 2023, Pj Gubernur Jatim Dukung Arahan Presiden Soal WTP Bukan Prestasi

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023, di Jakarta Convention Centre, Senin (8/7/2024).

Dalam acara bertemakan "Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045" yang dihadiri segenap Kabinet Indonesia Maju, pemerintah pusat mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Jadi ini statement yang sangat menarik dari bapak presiden (Joko Widodo). Karena sebagai pengelola keuangan APBN dan APBD, kita wajib menjaga akuntabilitas," ujar Adhy Karyono.

"Maka betul kalau opini WTP itu bukan fenomena yang harus ditepuktangani. WTP itu suatu proses yang wajib dan kita harus pertanggungjawabkan semua keuangan negara," tambahnya.

Lebih lanjut, Adhy Karyono menyampaikan, siap melaksanakan dan mendukung arahan-arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait opini WTP. Yang nantinya akan diimplementasikan di Jawa Timur.

Sehingga setiap pemerintah kabupaten/kota termotivasi untuk selalu mencapai WTP.

"Ini akan kami terapkan di provinsi, baik perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota. Agar tidak melihat WTP ini sebagai orientasi akhir. Karena WTP memang wajib, memang harus terus dipertahankan, dan kita harus meningkatkan akuntabilitas," katanya.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara.

Baca juga: Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Terima Piagam dan Pin Emas dari Kapolri di Hari Bhayangkara ke-78

Selain itu, ia mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.

"Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa kalau setiap tahun ini pasti diaudit dan pasti diperiksa. Jadi sudah kewajiban kita menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankannya secara baik," katanya.

Kewajiban ini, sebut Presiden Jokowi, semakin relevan dengan tantangan global saat ini. Seperti tahun politik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata.

"Kita lihat pertumbuhan ekonomi global juga melambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Karena ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5 persen dengan pertumbuhan di kuartal pertama tahun ini 5,11 persen," pungkasnya.