Sandra Dewi Makin Dicurigai Terlibat Korupsi Timah, Helena Lim Kunci Utama, Diduga Ada ‘Aliran Dana’

"Tapi dari itu kan dalih kalau suaminya nafkah. Tapi kalau diduga ada aliran uang dari Helena Lim ini kan justru yang harus ditelusuri, dan kalau ada ya harus dipertanggungjawabkan," ujar Boyamin.

Baca juga: Sandra Dewi Tak Tahu Suaminya Korupsi Rp271 T, Kini Kurangi Kegiatan Sejak Harvey Moeis Tersangka

Sebelumnya, Sandra Dewi diperiksa pada Rabu kemarin selama 10 jam dan baru keluar dari Gedung Kejagung sekira pukul 18.30 WIB.

Namun, saat keluar, Sandra Dewi lebih memilih bungkam meski awak media sudah mengerubungi sang artis.

Dia hanya menebar senyum dan langsung masuk ke dalam mobil hitam yang sudah menunggunya di lobi Kejagung.

Di sisi lain, pada saat yang bersamaan, tersangka sekaligus crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim pun turut diperiksa.

Sebagai informasi, pemeriksaan kemarin adalah pemeriksaan kedua yang dilakukannya di mana yang pertama dilakukan pada 4 April 2024 lalu.

Dalam kesempatan kali ini istri dari Harvey Moeis itu diperiksa terkait harta kepemilikannya.

"Pemeriksaan untuk mendalami kepemilikan harta dari yang bersangkutan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (15/5/2024).

Kemudian pemeriksaan tersebut tidak menghalangi adanya perjanjian pranikah terkait harta yang dilakukan oleh Sandra Dewi dan Harvey Moeis.

"(Perjanjian pranikah) tidak berpengaruh dalam penyidikan perkara korupsi," ujar Ketut Sumedana.

Kemudian beberapa kendaraan mewah Harvey yang diberikan kepada Sandra Dewi yakni Rolls-Royce dan Mini Cooper sudah disita oleh pihak Kejagung.

Belum lama ini mobil milik Harvey Moeis sendiri yakni Vellfire, Lexus 2 Ferari dan 1 Mercedes-Benz ikut disita oleh penyidik Kejagung.

Begitupun mobil lainnya yakni Vellfire, Lexus, 2 Ferari, dan 1 Mercedes-Benz.

Baca juga: 10 Jam Sandra Dewi Diperiksa Kejagung Soal Jet Pribadi, Imbas Kasus Korupsi Harvey Moeis

Toko emas Sandra Dewi lolos dari penyitaan

Toko emas Snadra Dewi menjadi pengecualian dari penyitaan Kejagung RI.