BPPMHKP Laksanakan 9 Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada produsen hasil perikanan terhadap pelaku usaha (produsen bahan baku, pelaku usaha, distributor, pengecer maupun jasa boga) serta konsumen.

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SJMKHP) maka Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mendapat mandat sebagai Otoritas Kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan sertifikasi, inspeksi dan surveilan.

Dalam melaksanakan peran tersebut BPPMHKP membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap provinsi salah satunya Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Jawa Timur.

Dalam rangka mensosialisasikan tugas dan fungsi BPPMHKP sebagai otoritas kompeten serta sosialisasi standar pelayanan publik yang dilakukan BPPMHKP, maka telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Penerapan SJMKHP di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, 4 Juli 2024.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BPPMHKP; Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu-BPPMHKP; Kepala UPT BPPMHKP Jawa Timur; Perwakilan UPT BPPMHKP seluruh Indonesia; Para Ketua Asosiasi Perikanan antara lain Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) dan Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN); dan dihadiri juga Para Pimpinan atau Perwakilan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Jawa Timur serta UPI di luar Jawa Timur.

Dalam sambutan Kepala BPPMHKP, Bu Ir. Ishartini menyampaikan bahwa BPPMHKP selaku otoritas kompeten menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok melalui Quality Assurance.

Baca juga: Dampingi Wapres RI Buka APA24, Pj Gubernur Adhy: Wujudkan Ekonomi Biru Sektor Kelautan dan Perikanan

"BPPMHKP melalui UPT yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia salah satunya adalah UPT BPPMHKP Jawa Timur akan melaksanakan sertifikasi SJMKHP dari hulu ke hilir yang terbagi menjadi 9 (Sembilan) sertifikasi ke pengguna jasa yang sudah dilengkapi dengan standar pelayanan," ujarnya. 

Sertifikasi-sertifikasi tersebut antara lain Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan; Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB); Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di Unit Pembenihan; Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB); Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB); Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB); Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) di Unit Pengolahan Ikan; Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP); dan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).

Dalam penutupan acara, Kepala BPPMHKP menyampaikan bahwa berbagai pelayanan sertifikasi yang dilaksanakan BPPMHKP tersebut bertujuan untuk terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan dalam rangka memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan. 

"Sehingga mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong," tandasnya.