Terapkan WFH, Gubernur Khofifah Targetkan Bisa Hemat 108 Ribu Liter BBM Setiap Bulan

Ringkasan Berita:

• Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN mampu menghemat hingga 108 ribu liter BBM per bulan, berdasarkan perhitungan mobilitas harian sekitar 81.700 ASN.
• Selain BBM, WFH juga diharapkan mengurangi penggunaan listrik, AC, dan air di kantor, sehingga menekan biaya operasional pemerintah daerah serta meningkatkan efisiensi anggaran.

Laporan wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim mampu menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 108 ribu liter setiap bulan.

Target tersebut dihitung dari jumlah ASN Pemprov Jatim sekitar 81.700 orang, di luar tenaga guru dan pekerja teknis yang tetap menjalankan Work From Office (WFO) karena tuntutan layanan publik.

“Alhamdulillah hari ini pelaksanaan WFH berjalan dengan sangat lancar. Kerja tetap dilakukan dengan memaksimalkan teknologi digital, mulai dari absensi, rapat melalui zoom, hingga pengurusan administrasi,” kata Khofifah usai groundbreaking pemugaran sayap barat Grahadi, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: Pemkab Sumenep Pindah WFH ASN ke Jumat, Rabu Tetap Fokus Hemat BBM

Khofifah menjelaskan, perhitungan penghematan BBM tersebut didasarkan pada asumsi rata-rata jarak tempuh ASN pulang-pergi sekitar 15 kilometer per hari. Jika mayoritas menggunakan sepeda motor dengan konsumsi bahan bakar sekitar 40–50 kilometer per liter, maka potensi efisiensi yang dihasilkan cukup besar.

“Kalau kita hitung dari mobilitas harian ASN, maka penghematannya bisa mencapai kurang lebih 108 ribu liter BBM per bulan,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan WFH tidak hanya bertujuan menjaga produktivitas kerja ASN, tetapi juga menjadi bagian dari strategi efisiensi energi di lingkungan pemerintahan. Selain BBM, penghematan juga diharapkan terjadi pada penggunaan listrik dan air di kantor-kantor OPD.

Dengan berkurangnya aktivitas pegawai di kantor, penggunaan pendingin ruangan (AC), lampu, serta fasilitas air otomatis akan menurun. Hal ini diyakini akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran operasional pemerintah daerah.

“Kita ukur sampai dengan 1 Juni 2026 nanti, sejauh mana efisiensi yang bisa dicapai selama WFH. Jadi bukan hanya soal BBM, tapi juga listrik, penggunaan AC, dan air di kantor-kantor,” ungkapnya.

Khofifah menambahkan, meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan menjaga disiplin kerja melalui sistem digital presence. Seluruh pegawai harus tetap melakukan absensi secara daring dan siap terhubung kapan pun dibutuhkan untuk koordinasi.

“Digital presence tetap wajib. Artinya mereka harus tetap aktif, responsif, dan tidak boleh mematikan handphone. Jadi kapan saja dibutuhkan, koordinasi bisa langsung dilakukan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan yang diterapkan adalah WFH bukan WFA. Dengan demikian, ASN diminta tetap berada di rumah selama jam kerja guna memastikan efektivitas serta menekan mobilitas.

Meski demikian, Khofifah memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal. Beberapa sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan teknis lainnya tetap menjalankan aktivitas secara langsung atau WFO.

Ke depan, hasil evaluasi pelaksanaan WFH ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kerja yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis digital di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

“Nanti kita sambil tunggu laporannya di akhir bulan, berapa penghematan yang berhasil kita lakukan,” pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com