Air Mata Istri Korban PHK yang Tewas saat Demo di Kantor Bupati, Nelangsa Elus Jenazah: Ayah Gimana

Sementara itu, Boni, Koordinator Lapangan Aksi tersebut mengatakan kedatangan eks satpam PT Pinago ke Pemkab Muba ini untuk mengadukan nasib sejumlah karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja. 

"Aksi damai yang kita lakukan ini sebagai wujud peran serta masyarakat dalam fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan serta undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, 20 eks satpam bersama rekan-rekan mengadukan nasik eks satpam PT Pinago,"kata Boni. 

Lanjutnya, selain itu pihaknya menyampikan sejumlah tuntutan seperti meminta kepada Kapolres Muba untuk memanggil oknum-oknum brimob yang berada di PT Pinago di karnakan sudah mengintimdasi karyawan pengaman (SATPAM ) PT Pinago.

"Meminta kapolres melakukan mediasi dari karena wilayah tersebut masuk wilayah hukum Polres Muba. Kemudian memudian Pj Bupati Muba menyelesaikan persengketahan karyawan PT Pinago Utama TBK,"ungkpanya.

Disinggung mengenai aksi damai yang dilakukan sehingga menyebabkan satu korban meninggal dunia akibat kelelehan dibernarkan oleh pihaknya.

Salah satu peserta aksi tersebut merupakan salah satu eks karyawan yang memperjuangkan nasibnya.

"Korban yang meninggal dunia atas nama Sanuk Purwanto (42) warga Muara Enim. Korban ini kelelahan ketika mengikuti aksi, korban sehari-hari menyewa kontrakan di Babat Toman. Korban setelah ini dibawa ke rumah duka di Kabupaten Muara Enim," jelasnya. 

Berita Demo Terbaru

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aktivis Lamongan menggelar demo di depan gedung DPRD Lamongan Jalan Basuki Rahmat menyoal bantuan sosial makanan untuk lansia di Lamongan, Senin (15/7/2024).

Para aktivis bergerak seperti demo umumnya dengan membentangkan kain rentang dengan beragam tuntutannya.

Koordinator aksi, Sumantri dalam orasinya mendesak DPRD untuk meminta Dinas Sosial Lamongan agar segera merevisi ulang pembentukan Pokmas bansos makanan lansia tunggal dan disabilitas.

Selain itu, menuntut agar bantuan makan lansia tunggal dan disabilitas diberikan dengan standar ahli gizi dinkes. 

DPR juga perlu menanyakan pada Dinsos dugaan adanya pemotongan anggaran bansos lansia tunggal dan disabilitas senilai Rp 3.000 per jatah makanan.

"Dinsos harus memverifikasi data penerima bantuan agar tepat sasaran," katanya.

Sumantri menandaskan, pergerakannya tidak terikat dengan suatu kepentingan. Namun semata menyuarakan kepentingan masyarakat Lamongan yang tumbuh dari dalam hati.