Ratusan Personel Gabungan Dikerahkan, Amankan Pilkada Kota Malang 2024

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sebanyak 600 personel gabungan dari unsur TNI - Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya pelaksanaan Pilkada Kota Malang 2024.

Selain dari TNI - Polri, pengamanan Pilkada Kota Malang juga melibatkan unsur jajaran samping (stakeholder) lainnya seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Linmas, Satpol PP Kota Malang, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang termasuk relawan.

"Pada hari ini, kami melaksanakan apel pasukan gabungan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 Kota Malang. Untuk personel gabungan yang dilibatkan, dengan perincian 530 personel Polri, TNI sebanyak 114 personel, Linmas 2.300 personel serta dibantu unsur dari Satpol PP, Dishub, Dinkes, dan relawan ambulans," ujar Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto kepada TribunJatim.com usai pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 di Stadion Gajayana, Kamis (15/8/2024).

Pria yang akrab disapa BuHer ini menjelaskan, pelaksanaan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 digelar selama 135 hari. Terhitung mulai Senin (19/8/2024) hingga Selasa (31/12/2024).

"Untuk pola pengamanannya, sama seperti saat Pilpres. Termasuk, kami juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada petugas yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," tambahnya.

Baca juga: 28 Ribu Warga Kabupaten Malang di Usia 15 Tahun ke Atas Terkena Penyakit Diabetes, Pola Gaya Hidup

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pemetaan kondisi wilayah Kota Malang. Untuk mengetahui titik-titik TPS rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

"Terkait hal itu, kami masih mendalami. Dan untuk kerawanan ini, kami kaji bersama antara KPU,  Bawaslu, dan TNI - Polri. Namun pada intinya, jangan sampai menimbulkan kekhawatiran di masyarakat," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, BuHer juga mengimbau kepada masyarakat. Untuk turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam menyalurkan hak pilih di Pilkada 2024.

"Termasuk, membantu menyaring berita hoaks, SARA, dan politik identitas," tambahnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polresta Malang Kota, AKP Sutomo menuturkan, bahwa tingkat kerawanan Pilkada diukur dengan beberapa faktor.

"Yang pertama, faktor bencana alam dan alhamdulillah Kota Malang aman. Lalu yang kedua, faktor konflik sosial dan sejarah membuktikan di Kota Malang tidak ada konflik sosial terkait pemilu,"

Baca juga: Berkah Agustusan, Persewaan Kostum Karnaval di Malang Panen Pesanan, Harga Mulai Rp25 Ribu

"Lalu yang ketiga, faktor terorisme dan Kota Malang tergolong aman," bebernya.

Selain melakukan pengamanan di TPS- TPS, personel gabungan juga akan dikerahkan untuk mengamankan kantor KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang selama 24 jam.

"Kami berharap pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Malang berjalan dengan aman dan lancar. Kami telah melakukan upaya antisipasi terhadap hal terburuk yang mungkin dapat terjadi dan kami sudah siap," tandasnya.