Bawaslu Jombang Mulai Petakan Potensi Kerawanan Jelang Pilkada Serentak 2024

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai petakan potensi kerawanan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang 2024.

Ketua Bawaslu Jombang, David Budianto saat dikonfirmasi, menyebut, pihaknya mendasarkan pemetaan kerawanan berdasarkan kejadian di pilkada atau pemilu sebelumnya.

"Kerawanan di Kabupaten Jombang kami petakan menjadi beberapa titik yakni netralitas ASN, TNI dan Polri. Kemudian bencana banjir dan tanah longsor terutama mojoagung, bareng dan wonosalam," ucapnya saat dikonfirmasi pada Senin (19/8/2024).

Lalu tahapan kampanye, mulai dari kampanye di luar jadwal dan pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai ketentuan serta praktik politik uang.

Juga pada tahap pemungutan dan penghitungan suara ada penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang dan kekurangan perlengkapan atau logistik pemilihan.

Baca juga: Sukacita Pasutri di Jombang, Lahirkan Bayinya Tepat 17 Agustus 2024: Jadi yang Pertama

Pemetaan Kerawanan merupakan salah satu bentuk mitigasi pencegahan yang menjadi wujud pelaksanaan amanat yang dinyatakan dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati bahwasanya Bawaslu memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang terkait dengan pengawasan dan pencegahan dalam pelaksanaan pemilihan (Pilkada) serentak tahun 2024.

"Pemetaan kerawanan pemilihan sebagai langkah awal Bawaslu Kabupaten Jombang untuk membaca potensi pelanggaran di wilayah Kabupaten Jombang berdasarkan informasi mutakhir dengan basis data hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024," katanya.

David menjelaskan, tujuan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis IKP 2024 dan kerawanan isu strategis. Pihaknya menyiapkan langkah dengan melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024.

"Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024. Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan," ungkapnya.

Baca juga: Uniknya Upacara HUT RI di Jombang, Emak-emak Pakai Baju Adat hingga Perang

Bawaslu juga memetakan potensi kerawanan Pemilihan yang disebabkan letak geografis. Seperti adanya potensi bencana alam yang dapat mengganggu Tahapan Pemilu dan Pemilihan, Kejadian di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang mana pada Pemilihan Tahun 2018 pada saat pengiriman logistik pemungutan suara terkena hujan.

"Ada beberapa titik kerawanan bencana alam yakni beberapa daerah di Kecamatan Wonosalam yang rawan longsor seperti kejadian di Pemilu 2024 dan beberapa wilayah di kecamatan Mojoagung yang rawan banjir," pungkasnya.