Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba Resmi Kantongi Rekomendasi PKB Maju Pilkada Blitar 2024

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi memberikan rekomendasi kepada pasangan bacawali-bacawawali, Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba untuk maju di Pilkada Blitar 2024.

Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin merupakan Wasekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, sedangkan Elim Tyu Samba merupakan pengusaha yang pernah maju sebagai Caleg DPR RI lewat Partai Gerindra pada Pileg 2024.

Ketua DPC PKB Kota Blitar, Yasin Hermanto mengatakan, rekomendasi dari DPP PKB diserahkan kepada pasangan Mas Ibin-Elim di Jakarta pada Minggu (18/8/2024). 

Pengurus DPC PKB Kota Blitar juga ikut mendampingi penyerahan rekomendasi dari DPP PKB kepada pasangan Mas Ibin-Elim. 

"Rekomendasi dari DPP PKB untuk Pilkada Kota Blitar 2024 sudah diserahkan kepada pasangan Mas Ibin-Elim kemarin," kata Yasin, Senin (19/8/2024). 

Dikatakannya, DPC PKB Kota Blitar segera mensosialisasikan pasangan bacawali-bacawawali yang direkomendasi DPP PKB kepada internal partai. 

DPC PKB Kota Blitar juga akan membangun komunikasi dengan partai politik parlemen maupun non-parlemen untuk ikut mendukung pasangan dari PKB di Pilkada Blitar 2024 itu.

Baca juga: Partai Gerindra Resmi Beri Rekomendasi Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro Maju Pilkada Blitar 2024

"Kami akan membangun komunikasi dengan partai parlemen maupun partai non-parlemen untuk ikut mendukung pasangan cawali-cawawali dari PKB di Pilkada Kota Blitar 2024," ujarnya. 

Seperti diketahui, selain PKB, pasangan Mas Ibin-Elim juga sudah menerima rekomendasi dari DPP Partai Demokrat untuk maju di Pilkada Blitar 2024.

Dengan rekomendasi dari PKB dan Partai Demokrat, pasangan Mas Ibin-Elim sudah mengantongi tiket untuk mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah Kota Blitar di KPU. 

PKB memiliki lima kursi di DPRD Kota Blitar, sedangkan Partai Demokrat mempunyai satu kursi di DPRD Kota Blitar. 

Sedangkan untuk bisa mendaftar sebagai calon kepala daerah, minimal harus mengantongi lima kursi DPRD dari partai politik.