GMNI Trenggalek Tolak Revisi UU Pilkada, Sebut Abaikan Putusan Mahkamah Konstitusi

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - DPC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Trenggalek menyayangkan revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh Badan Anggota Legislatif (Baleg) DPR RI.

Revisi UU Pilkada tersebut dinilai GMNI Trenggalek mencederai konstitusi, karena revisi tersebut menafikan nilai-nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 berkaitan dengan ambang batas partai politik untuk dapat mengusung calon kepala daerah dan penghitungan syarat usia calon kepala daerah dalam Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada.

"Ada tendensi pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi yang dilakukan oleh penguasa, yaitu presiden dan DPR, melalui revisi beberapa ketentuan dalam UU Pilkada untuk dapat menguntungkan koalisi penguasa," kata pengurus DPC GMNI Trenggalek, Mamik Wahyuningtyas, Kamis (22/8/2024).

Tindakan tersebut dinilai Mamik mengabaikan, bahkan menganulir Putusan MK Nomor 60 tahun 2024 yang mana partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi legislatif dapat mendaftarkan calon kepala daerah dengan persentase yang diformulasikan setara dengan persentase pada pencalonan perseorangan. 

"Sikap Baleg DPR RI tersebut telah mengacak-acak UU Pilkada dengan disetujuinya oleh panja untuk menjadikan syarat usia calon dihitung sejak pelantikan," lanjutnya.

Selain itu, Baleg DPR RI juga membatasi keberlakuan Putusan MK yang mana Baleg DPR RI mengubah syarat pencalonan kepala daerah berbasis perolehan suara hanya diterapkan kepada partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD.

"Sikap ini menunjukkan pengkhianatan terhadap konstitusi yang dilakukan secara sistematis oleh penguasa," terang Mamik.

Untuk itu, GMNI Trenggalek menuntut agar Baleg DPR RI menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada, karena tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Arie Kriting hingga Reza Rahadian Ikut Demo Tolak RUU Pilkada, Diteriaki Luar Biasa karena Bergabung

"GMNI juga menuntut dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dan substansial lembaga negara yang telah terindikasi dijadikan sarana legalisme autokrasi," tegas Mamik.

Jika tuntutan tersebut tidak dijalankan dengan rasa keadilan, DPC GMNI Trenggalek akan menolak legitimasi dari kepala daerah yang dihasilkan melalui Pilkada 2024.