Penolakan Revisi UU Pilkada
Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di Banyuwangi, Massa Geruduk Kantor KPU dan DPRD, Gelar Teaterikal
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Banyuwangi geruduk kantor KPU dan DPRD Banyuwangi, Jumat (23/8/2024).
Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Ndaru Wijayanto
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin
TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI- Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Banyuwangi geruduk kantor KPU dan DPRD Banyuwangi, Jumat (23/8/2024).
Aksi massa untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Selain itu, pendemo juga menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang pengesahannya dibatalkan sehari sebelumnya.
Massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil memulai aksi di halaman Kantor KPU Banyuwangi. Mereka membentangkan spanduk berisi protes dan menggelar teaterikal.
Di sana, mereka menuntut agar KPU Banyuwangi menyampaikan aspirasi mereka ke KPU pusat. Aspirasi itu berupa permintaan agar KPU segera menerbitkan Peruturan KPU sesuai keputusan MK No.60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024.
"Agar KPU Banyuwangi menyampaikan aspirasi ini ke KPU RI," kata Koordinator Aksi M Andri Hidayat.
Setelah itu, massa bergeser dari Kantor KPU Banyuwangi ke gedung DPRD Banyuwangi. Mereka berjalan kaki dengan menyuarakan tuntutan-tuntutan.
Baca juga: Kawal UU Pilkada, Mahasiswa di Jember Bentangkan Banner Putusan MK Dirubah Demi Anak Tersayang
Di halaman DPRD Banyuwangi, massa sempat membakar ban, berorasi, dan kembali menggelar aksi teaterikal.
Massa ditemui oleh seorang anggota DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila. Kepada anggota dewan itu, demonstran meminta agar legeslatif di Banyuwangi tak tinggal diam dengan pembahasan RUU Pilkada yang sempat dibahas oleh DPR RI.
"Kami perihatin demokrasi akan terancam apabila RUU ini dilanjutkan," kata Andri.
Massa menganggap, putusan MK terkait Pilkada msrupakan angin segar bagi demokrasi. Sementara pembahasan RUU Pilkada oleh Baleg DPR RI yang berlangsung kilat sebagai upaya pembegalan.
"Untuk itu, apabila tuntutan kami tidak dijalankan dengan rasa keadilan yang substansial, kami tegas menolak legitimasi dari kepala daerah yang dihasilkan dalam Pilkada 2024," ucapnya.
Baca juga: Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di Kota Malang, Massa Enggan Bubarkan Diri Sampai Diizinkan Audiensi
| Disebut 'Anak Mami' karena Dijemput Machica Mochtar usai Demo, Iqbal Ramadhan: Ya Emang Bunda Saya |
|
|---|
| Ratusan Mahasiswa Tulungagung Turun ke Jalan Kawal Putusan MK |
|
|---|
| Pengakuan Iqbal Anak Machica Mochtar Ditangkap Aparat, Wajah Ditendang & Disuruh Buka Celana |
|
|---|
| Ikut Demo Turun ke Jalan, Alam Ganjar Beri Sindiran Pedas: Saya Tidak Disuruh-suruh Sama Orang Tua |
|
|---|
| Nasib Andi Mahasiswa yang Kehilangan Bola Mata karena Kena Lemparan Batu saat Demo DPR, Butuh Donasi |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.