Ikut Demo Turun ke Jalan, Alam Ganjar Beri Sindiran Pedas: Saya Tidak Disuruh-suruh Sama Orang Tua

TRIBUNJATIM.COM - Aksi demo UU Pilkada hingga kawal putusan MK hingga kini masih jadi sorotan publik.

Apalagi banyak pihak yang ikut turun ke jalan, salah satunya anak Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Alam Ganjar terlihat mengikuti aksi unjuk rasa kawal putusan MK di lapangan parkir Abu Bakar Ali, Malioboro, Yogyakarta, Kamis (22/8/2024) lalu.

Baca juga: Nadya Arifta Disebut Terselamatkan, Mantan Kaesang Tersenyum: Allah Itu Selalu Punya Rencana Indah

Alam Ganjar menegaskan, dirinya ikut demo menolak RUU Pilkada karena inisiatif sendiri.

Ia mengaku tidak disuruh-suruh oleh orang tuanya.

"Oh ya inisiatif (sendiri)," ungkap Alam Ganjar, dikutip dari tayangan di kanal YouTube KOMPASTV.

Alam Ganjar menyebut, inisiatifnya tersebut yang membedakan dirinya dengan 'pihak sana'.

Pria berkaca mata ini tidak mendetailkan siapa pihak sana yang dimaksud.

"Ya mungkin yang membedakan saya dan pihak sana, ya saya tidak disuruh-suruh sama orang tua," ungkap Alam Ganjar.

Diketahui, unjuk rasa yang dilakukan menyusul rencana pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI.

Revisi ini memungkinkan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, memenuhi syarat maju Pilkada 2024.

Ia turun ke jalan bersama rombongan mahasiswa UGM dan mahasiswa lainnya.

"Oh ya beberapa, tapi tadi pagi kelas dulu, terus sowan ke dosen izin mau aksi," kata dia.

Menurut dia, respons dosen saat dirinya dan rekan-rekan izin untuk ikut aksi mempersilakan, namun untuk keputusan apakah dinilai tidak masuk, nanti setelah aksi selesai.

"Oh ya silakan aja, cuma untuk keputusan nanti diizinkan masuk, atau alfa atau itu dihitung masuk itu nanti," kata dia.

Menurut dia, saat ini suatu kebebasan mahasiswa karena sudah bisa mengambil keputusan sendiri berbeda dengan siswa sekolah.

"Dari civitas sudah sadar mahasiswa bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri," kata dia.

Alam Ganjar sendiri ikut turun ke jalan dari Kamis pagi, mulai dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga menuju Titik Nol Km Yogyakarta.

Adapun Alam Ganjar mengaku bergabung dengan demonstran karena memiliki keresahan yang sama.

Keresahan yang disampaikan adalah putusan MK yang seharusnya bersifat netral dan mengikat tetap justru terancam dianulir oleh DPR RI.

"Terus kita coba untuk menunjukkan ekspresi ini menunjukkan keresahan ini dengan cara kita masing-masing," tuturnya.

Alam Ganjar mengaku banyak memiliki keresahan tentang isu politik yang bergulir.

"Oh ya banyak sih (keresahan), karena ini kan sudah menjadi suatu tindakan atau hasil akumulatif ya dari sebelum-sebelumnya," kata Alam Ganjar.

"Cuma yang baru-baru ini, itu suatu hal yang sifatnya mengangkangi, karena sudah ada suatu putusan yang final dan mengikat."

"Tapi adanya tindak lanjut dari parlemen, dari DPR yang menganulir putusan yang bersifat final," ungkap Alam Ganjar.

"Jadi harapannya hal ini juga tidak hanya berhenti sekarang, tapi sampai semuanya selesai, sampai tuntutan," ucapnya.

Sehingga, ia menilai, sudah sepatutnya ada aksi unjuk rasa yang dilakukan.

"Jadi hal itu kami rasa sudah sepatutnya kami bela bahwa konstitusi harus ditegakkan dan hukum juga harus menjadi dasar-dasar, dasar bagaimana kita bisa bergerak dalam negara ini," pungkas Alam Ganjar.

Baca juga: Nadya Gudono Kakak Ipar Kaesang Pamer ke AS Naik Jet Ikut Disorot, Beli Jus Rp295 Ribu & Sushi Party

Adapun aksi turun ke jalan untuk tolak revisi UU Pilkada di Yogyakarta tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa saja.

Dosen dari sejumlah universitas hingga budayawan Butet Kartaredjasa ikut turun dalam aksi tolak revisi UU Pilkada, Kamis (22/8/2024).

Butet Kertaredjasa yang hadir di gerakan 'Jogja Memanggil' mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersatu melawan ketidakadilan.

"Situasi negara kita saat ini sudah darurat. Konstitusi kita telah dirusak, dan ini adalah ancaman serius bagi kehidupan bersama," tegasnya, dikutip dari Tribun Jogja.

Butet Kertaredjasa juga melontarkan kritik tajam terhadap langkah DPR RI yang menggelar rapat mendadak.

Hal itu dinilai sebagai sebuah skenario jahat untuk menggagalkan putusan MK.

"Kalau MK, ya sudah kita manut keputusanya, dan yang bisa mengubah keputusan MK siapa, ya MK sendiri, bukan Baleg yang boneka itu."

"Itu 100 persen boneka. Mosok kita dikibulin mau," ujarnya.

Butet Kertaredjasa mengatakan, seniman dan budayawan turun karena saat ini merupakan masalah rakyat, sehingga siapa pun rakyat wajib untuk turun mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena persoalan sudah persoalan rakyat, yang merasa rakyat punya akal sehat waras punya kecintaan bangsa harus turun."

"Hukumnya wajib karena yang dirusak konstitusi," katanya saat ditemui Kompas.com di Malioboro, Kota Yogyakarta, Kamis (22/8/2024).

"Kelas Kompas saja bikin headline bisa terjadi krisis konstitusi itu sangat membahayakan kehidupan bersama apalagi kehidupan berbangsa dan bernegara," imbuh dia.

Menurutnya, putusan MK harus dijalankan dan tak terbantahkan.

"Minimal kita harus percaya MK tidak terbantahkan apa yang diputuskan tidak terbantahkan," pungkasnya.