Sorotan Media Asing soal Demo di DPR, Beri Judul Kemunduran Hukum hingga Penjelasan Dinasti Jokowi

TRIBUNJATIM.COM - Inilah sorotan media asing soal demo di gedung DPR yang terjadi sejak Kamis 22 Agustus 2024.

Berikut sejumlah pemberitaan media asing yang menyoroti aksi demo 22 Agustus 2024 di DPR dan wilayah Indonesia lain.

1. Minggu dramatis dalam politik Indonesia

Reuters menyoroti aksi demo hari ini di beberapa kota Indonesia dalam artikel A Tumultuous Week in Indonesian Politics as Transition Nears.

Media asal Inggris itu menyebut ribuan orang Indonesia berunjuk rasa pada "minggu yang dramatis" jelang minggu-minggu terakhir masa jabatan Jokowi.

Reuters mengulas saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas usia minimum calon kepala daerah yang menghalangi putra bungsu Jokowi mengikuti Pilkada. Namun, putusan itu ditolak DPR. Kejadian tersebut lalu disebut memicu perebutan kekuasaan antara parlemen dan MK.

Kejadian itu memicu protes di beberapa kota terhadap rencana DPR mengesampingkan keputusan MK dan upaya pemerintah yang dianggap merusak demokrasi Indonesia.

2. Kemunduran demokrasi dan hukum Indonesia

Media Korea Selatan, KBS memberitakan aksi demo hari ini dalam artikel Mengubah Undang-Undang agar Putra Presiden Bisa Mencalonkan Diri? Indonesia 'Terkejut'.

Media itu menyebut tindakan DPR menolak putusan MK sebagai tindakan yang membuat demokrasi dan supremasi hukum Indonesia kembali terancam mundur.

Demokrasi Indonesia disebut telah mundur sejak Gibran terpilih menjadi wakil presiden setelah ipar Jokowi mengesahkan aturan usia calon wakil presiden ketika menjadi ketua MK.

KBS juga menyebut Jokowi memerankan peran utama dalam kemunduran Indonesia. Padahal dia pernah dinilai sebagai simbol demokrasi Indonesia karena menjadi presiden meski bukan dari keluarga politisi atau anggota militer.

3. Bisa picu krisis politik

BBC memberitakan aksi protes terjadi di Jakarta, Padang, Bandung, dan Yogyakarta dalam berita Police Clash With Protesters Over Indonesia Law Change.

Media Inggris itu menuliskan, RUU Pilkada yang akan disahkan DPR menguntungkan partai-partai dalam koalisi yang berkuasa di bawah Jokowi dan Prabowo.