Bupati Mas Dhito Salurkan BKK Rp 51 Miliar, Tiap Desa di Kediri Dapat Bantuan Rp 150 Juta

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Melia Luthfi Husnika

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 51 miliar untuk pengembangan infrastruktur pedesaan.

Bantuan ini diberikan kepada 343 desa dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri.

Acara penyerahan BKK berlangsung di kawasan Taman Hijau Simpang Lima Gumul Kediri, Sabtu (7/9/2024).

Dalam agenda tersebut, perwakilan dari empat pemerintah desa menerima bantuan tersebut secara simbolis dari Bupati Mas Dhito. 

Dalam kesempatan itu, Mas Dhito mengungkapkan harapannya agar bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan infrastruktur di setiap desa.

Baca juga: Program PTSL di Kabupaten Kediri Capai 90 Persen, Mas Dhito Targetkan Tuntas pada 2025

Mas Dhito menjelaskan, setiap desa akan menerima bantuan sebesar Rp 150 juta.

“Bantuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa-desa kita. Evaluasi akan dilakukan secara berkala. Jika hasilnya baik, nanti akan dipertimbangkan untuk ditingkatkan setiap tahun," kata Mas Dhito.

Bupati Mas Dhito juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana ini.

“Bantuan ini diberikan tanpa tebang pilih. Semua desa di Kabupaten Kediri berhak mendapatkan bagian yang sama,” tambahnya.

Baca juga: Hadir di Tengah Ribuan Masyarakat Kediri, Bupati Mas Dhito Bagikan Doorprize Peringati HUT RI ke-79

Dengan demikian, diharapkan semua desa dapat merasakan manfaat dari alokasi dana ini secara adil.

Mas Dhito menyebut, sumber usulan BKK ini berasal dari Musrenbang desa yang kemudian diajukan ke kecamatan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten.

Proses ini memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di masing-masing desa.

Baca juga: Bupati Mas Dhito Berkomitmen Tingkatkan Cakupan Universal Health Coverage di Wilayah Kediri

Mas Dhito juga mengingatkan kepada setiap pemerintah desa untuk menyusun rencana penggunaan dana secara efektif dan efisien. 

“Kami ingin melihat dampak nyata dari bantuan ini. Pastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.