Kebijakan Fiskal dan Postur APBN 2025 Diharapkan Jawab Kebutuhan Anggaran Presiden Terpilih Prabowo

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Bersama dengan pemerintah, DPR RI telah meletakkan seluruh asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam menjawab berbagai resiko dan tantangan setahun ke depan.

DPR RI berharap persembahan terakhir Badan Anggaran periode 2019-2025 bersama pemerintah menjadi karya yang baik untuk pemerintahan ke depan, rakyat, bangsa dan negara, serta menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan, pihaknya dengan pemerintah sepakat untuk menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan diwujudkan dalam bentuk strategi kebijakan fiskal jangka pendek, yang difokuskan pada beberapa hal, seperti pendidikan bermutu, melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan; kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta akselerasi penurunan stunting.

Juga pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial, rumah layak huni dan terjangkau, serta Progam Desa Mandiri, lumbung pangan; dan pertumbuhan ekonomi tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, serta transformasi ekonomi hijau.

Target jangka pendek tersebut, dipandang sebagai fokus pemerintah yang harus dicapai pada tahun 2025.

Said Abdullah menambahkan, Indonesia sudah berada pada track yang tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti.

DPR RI sudah meletakkan kerangka kerja yang cukup kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025.

Bahkan target pertumbuhan ekonomi yang disepakati sebesar 5,2 persen, lebih baik dari prediksi lembaga Internasional, seperti IMF, WB, dan OECD.

Dia berharap, pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persenan yang telah menghantui selama satu dekade terakhir.

Baca juga: Berhasil Signifikan Turunkan Kemiskinan Ekstrem, Jatim Terima Insentif Fiskal Rp 6,2 Miliar

Hal ini penting untuk diingatkan, jangan sampai masuk dalam jebakan yang sama dalam lima tahun ke depan.

Selain itu, Said mengaku ingin memastikan mesin ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik ke depannya.

Begitu pula target pencapaian inflasi yang terkendali pada angka 2,5 persen.

"Di saat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi, kita sudah bisa mencapai angka inflasi normal sama seperti saat sebelum terjadinya krisis. Tetapi sekali lagi kita ingin mengingatkan, terjadinya fenomena deflasi yang sudah kita alami dalam empat bulan berturut-turut, semenjak bulan Mei 2024, dikhawatirkan hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang kemudian berdampak terhadap pelemahan ekonomi," ujar Said Abdullah dalam rilis yang diterima TribunJatim.com pada Kamis (19/9/2024).

Untuk menjaga laju inflasi tersebut agar tidak mengganggu kinerja pemerintah baru nantinya, perlu memperkuat kolaborasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI), untuk menghasilkan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur.

Banggar DPR RI juga ingin mengingatkan persoalan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat tidak berdaya.