Pegawai Dapat Tukin hingga Rp117 Juta, Pantas Kemenkeu Jadi Kementerian Sultan? Sri Mulyani Jelaskan

Sebab, mereka memiliki tanggung jawab yang berat dalam mengurus negara.

Lebih lanjut Sri Mulyani juga menjelaskan, ia tidak bermaksud menganggap pekerjaan peneliti lebih mudah

Meski gajinya besar daripada pegawai pajak yang upahnya lebih kecil kala itu.

Saat awal bergabung dengan Kemenkeu, Sri Mulyani menyebut, pegawai semua dirjen memiliki penghasilan yang sama, sesuai tingkatan eselonnya. 

Namun, dia menilai ada dirjen tertentu yang beban kerjanya lebih berat dari dirjen lain.

Baca juga: Pegawai Kemenkeu Disemprot Prajurit TNI Imbas Protes Jalur Busway, Kapendam: Sama dari Pemerintahan

"(Ada laporan perlu) kenaikan (upah) supaya tidak korupsi, supaya deliver dan kontrak kerja bisa berjalan, harus dinaikkan (tukin)," lanjut dia.

Setelah itu, Sri Mulyani mendapatkan tiga skenario saran kenaikan tukin pegawai Kemenkeu.

Usulan kenaikan itu sebesar 30, 40, dan 60 persen.

Namun, perkiraan penghasilan yang didapat setelah ada kenaikan tukin dari ketiga saran itu dinilainya belum cukup besar.

Karenanya, saran presentase kenaikan tukin pegawai Kemenkeu kemudian dinaikkan menjadi 100, 200, dan 300 persen.

Sri Mulyani akhirnya memilih opsi kenaikan tukin hampir 300 persen.

Kenaikan tukin ini, tambah dia, kemudian banyak diaplikasikan oleh birokrasi lainnya.

"Premisnya adalah kalau mereka kerja perutnya belum tenang, memikirkan anaknya sekolah tidak cukup, ya you cannot expect mereka bener," tegas Sri Mulyani.

"Tidak berarti mereka tidak korupsi juga. Makanya kita mengatakan itu adalah necessary condition tapi tidak sufficient. 

Jadi yang ini diberesin, sambil kita memperbaiki tadi, kinerja, performa, pengawasan, dan yang lain-lain, ya semuanya dikerjakan satu-satu," sambung dia.