PJ Gubernur Panggil Ratusan Anggota Satpol PP Jakarta Terjerat Judi Online Bersama Pasangannya

TRIBUNJATIM.COM -  PJ Gubernur DKI memanggil ratusan anggota Satpol PP DKI Jakarta yang terlibat judi online.

Mereka dipanggil bersama dengan pasangannya masing-masing.

Hal itu diungkap oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartanto.

Pemanggilan ini dilharapkan bisa untuk mengantisipasi judi online yang sudah marak.

Baca juga: Hindari Razia Satpol PP, Anak Jalanan Ngumpet di Kamar Mandi Akses Suramadu

 "Lalu suami-istri akan dikumpulkan, karena kan judi online ranah pribadi ya. Iya kurang lebih 3-4 hari mereka akan diberikan pengetahuan," kata Heru, Jumat (27/9/2024).

Dilansir Warta Kota, total perputaran uang judi online pada setidaknya 165 anggota Satpol PP Jakarta mencapai Rp 2,3 miliar.

Bahkan, salah satu anggota memberikan deposit tertinggi mencapai Rp 194 juta.

Para anggota yang terjerat judi online bakal menjalani tes yang disediakan pemerintah daerah.

"Kami gunakan tiga hari pertama adalah menggunakan psikolog," ujar Heru.

Bahkan Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Satpol PP juga kembali memberikan teguran kepada yang bersangkutan.

"Dan nanti ada kegiatan kesehatan fisik dan tes," imbuh Heru.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengaku akan menelusuri terlebih dahulu terkait adanya 165 ASN Satpol PP Jakarta yang kedapatan bermain judol.

"Nanti kita telusuri. Ya kan dicek dulu. Intinya dicek, mereka bener enggak, kan yang diminta itu," ujar Arifin saat ditemui di Balai Kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Dikutip dari Kompas.com, total Rp 2,3 miliar transaksi judi online dari 165 anggota Satpol PP Jakarta itu terjadi pada tahun 2023.

Tercatat ada satu anggota yang total depositnya mencapai Rp 194.087.791 dengan frekuensi deposit sebanyak 193 kali.

 Jumlah tersebut tertuang dalam surat permintaan klarifikasi dari Inspektorat yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Jakarta, Arifin, terkait anggotanya yang bermain judi online.

Surat itu bernomor e.0519.PA.01.00, ditandatangani oleh Sekretaris Inspektur DKI Jakarta, Dina Himawati dan dikeluarkan pada 10 September 2024.

Menpan RB Terbitkan SE

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk menindak tegas pelaku judi online di lingkungan instansi pemerintah.

SE Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah ini, diterbitkan pada 24 September 2024. Dalam SE 5/2024 tersebut, diatur sanksi ringan, sedang hingga hukuman disiplin berat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami sudah keluarkan SE untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” kata Anas dalam keterangannya, Jumat (27/9/2024).

Terhadap ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus judi online, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib memberhentikan sementara ASN tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Bagi ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus judi online, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Sementara ASN pelaku judi online yang pelanggarannya berdampak buruk bagi instansi, bisa dijatuhi hukuman ringan hingga sedang. Jika dampaknya buruk bagi negara, maka dijatuhi hukuman disiplin berat.

“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkap Anas.

Selain ASN, SE ini juga mengatur sanksi bagi tenaga non-ASN yang terlibat judi online. Mereka yang terbukti terlibat bisa dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com