KI Jatim Dorong Isu Keterbukaan Informasi Publik Jadi Tema Debat di Pilkada 2024

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Informasi (KI) Jawa Timur mendorong agar isu transparansi atau keterbukaan informasi publik menjadi salah satu tema dalam ajang debat untuk Pilkada serentak 2024. 

Komitmen ini ditegaskan penting baik untuk konteks Pilgub Jatim maupun Pilkada di kabupaten/kota. 

Ketua KI Jatim Edi Purwanto menjelaskan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah mengatur bagaimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang.

Keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung kedaulatan rakyat.  

"Mengacu UU tersebut, tentu penting bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana komitmen para calon kepada daerah dalam hal keterbukaan informasi publik itu ketika mereka terpilih sebagai pimpinan badan publik," kata Edi, Rabu (9/10/2024). 

Baca juga: Tema Debat Perdana Pemilihan Gubernur Jatim 2024, Digelar 18 Oktober 2024, Dibagi dalam 6 Segmen

Pelaksanaan Pilkada saat ini memang akan segera memasuki ajang debat Paslon. Hal ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam Pilkada.

Menurut Edi, isu seperti kesejahteraan rakyat, infratruktur, hukum, dan sejenisnya, memang penting. 

Namun, dia memandang kunci dari sejumlah itu isu adalah bagaimana implementasi setiap kebijakan atau program publik yang sumber pendanaannya dari APBN/APBD itu dapat tersampaikan ke masyarakat dengan transparan. Dengan pemerintahan yang transparan dan berintegritas bisa membangun kepercayaan hingga partisipasi publik. 

Edi mengakui, isu transparansi belum menjadi tema sentral dalam debat pada Pilkada sebelumnya. Selaras dengan perkembangan arus informasi melalui beragam kanal atau platform, maka komitmen keterbukaan informasi tersebut menjadi sangat penting.

Baca juga: KPU Jatim Butuh 32 Juta Surat Suara untuk Pilgub Jatim 2024, Kini Proses Percetakan

Saat ini, KI sudah berkomunikasi dengan KPU terkait pentingnya memasukkan materi KIP itu dalam debat calon pilkada. 

Selain itu, Edi mengungkapkan jika KI Provinsi Jatim juga akan berkirim surat resmi. Pentingnya keterbukaan informasi itu juga mengacu hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan KI Provinsi Jatim dalam beberapa tahun terakhir.

Meski trennya cukup positif, namun dia memandang belum ada komitmen secara merata. 

"Dari hasil Monev kami, memang ada perkembangan cukup signifikan badan-badan publik di Jatim dalam hal optimalisasi layanan transparansi informasi. Namun, komitmen itu sejauh ini masih belum merata. Karena itu perlu terus didengungkan bersama,’’ tuntas Edi

Baca juga: Bocoran 6 Tema Debat Paslon Pilkada Kota Malang 2024, Termasuk Menyelesaikan Persoalan Daerah