Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Kabinet Prabowo Gibran

Perbandingan Anggaran Gaji dan Tunjangan Kabinet Prabowo dan Jokowi, Postur Gemoy Disorot

Gemoynya Kabinet Merah Putih era Prabowo ini bisa dilihat jika dibandingkan di era Jokowi. Simak perbandingan anggaran gaji dan tunjangan

Editor: Torik Aqua
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama Menteri Kabinet Merah Putih usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo Subianto resmi melantik ke-53 dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. 

TRIBUNJATIM.COM - Kabinet gemuk bentukan Prabowo Subianto kini menjadi sorotan.

Gemoynya Kabinet Merah Putih era Prabowo ini bisa dilihat jika dibandingkan di era Jokowi.

Terdapat 35 menteri, 8 pejabat setingkat menteri dan 18 wakil menteri.

Jika ditotal terdapat 61 pejabat di era Jokowi.

Namun pada Kabinet Merah Putih era Prabowo berisi total 109 posisi.

Rinciannya, berisi 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. 

Baca juga: Daftar Lengkap 109 Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Era Prabowo Subianto

Postur gemoy Kabinet Merah Putih tentu saja akan berdampak pada anggaran yang bakal dihabiskan untuk belanja gaji dan tunjangan mereka.

Terkait kabinet berpostur gemoy ini, Peneliti Center of Economic and Law Studies atau Celios, Hanif Imaduddin, menyatakan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri pada era Prabowo diprediksi mencapai Rp 777 miliar per tahun.

Bandingkan dengan era Jokowi (Kabinet Kerja dan Indonesia Maju), di mana gaji dan tunjangan menteri dan wakil menteri diperkirakan hanya Rp 387,6 miliar per tahun.

"Kerugian negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pemborosan fiskal, tetapi juga memperlebar angka ketimpangan," ungkap Hanif sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Senin (21/10/2024).

Hanif juga menyoroti bahwa meskipun gaji menteri relatif kecil, posisi ini dapat memberikan dampak ekonomi yang luas, seperti peningkatan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri.

"Ini dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan," tambahnya.

 Prabowo berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif.

Namun alasan Prabowo itu terbantahkan dengan realita yang terjadi di negara maju.

Hanif mencatat bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat, yang memiliki populasi sekitar 346 juta, hanya memiliki 15 kementerian.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved