Debat Kedua Pilgub Jatim 2024, Luluk Janjikan Advokasi Perlindungan Nelayan Jawa Timur

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dalam Debat Publik Pemilihan Gubernur Jawa Timur Putaran Kedua yang digelar pada Minggu (3/11/2024) malam di Grand City Convention Surabaya, Calon Gubernur Jatim nomor urut 1 usungan PKB, Luluk Nur Hamidah menyoroti persoalan perlindungan nelayan di Jawa Timur.

Mengusung tema “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur”, Luluk berjanji akan mengadvokasi kepentingan nelayan kecil kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jika terpilih.

Dalam pernyataannya, Luluk menekankan bahwa nelayan kecil, terutama yang memiliki kapal di bawah 30 gross ton (GT), perlu mendapat perhatian khusus. Ia menyebutkan bahwa aturan yang berlaku saat ini tidak cukup melindungi kelompok nelayan kecil yang menjadi tulang punggung perikanan lokal.

Baca juga: Pilgub Jatim 2024, Luluk Nur Hamidah Tekankan Dukungan Bunga 0 Persen untuk Modal Usaha UMKM

“Kalau nelayan memiliki kapal di bawah 30 GT, maka perlu direvisi kebijakannya agar mereka mendapatkan perlindungan yang lebih baik,” ujarnya.

Luluk menyatakan pentingnya komunikasi yang solid antara pemerintah daerah dan pusat dalam melindungi hak-hak nelayan kecil. Ia mengusulkan agar pemerintah provinsi berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi nelayan kecil kepada Kementerian KKP.

"Kalau kita komunikasikan bahwa kita harus memberikan daya dukung dan perlindungan kepada nelayan kecil," tambahnya, mempertegas komitmennya untuk memperjuangkan hak mereka.

Baca juga: Cagub Luluk Nur Hamidah Hadiri Peringatan Hari Polio Sedunia di Surabaya, Dukung Gerakan Pencegahan

Selain itu, Luluk menggarisbawahi bahwa kewenangan untuk melindungi nelayan kecil sebenarnya berada di tingkat provinsi. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mengambil peran lebih besar dalam memastikan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar berdampak positif bagi para nelayan kecil.

“Karena fungsi perlindungan pada nelayan kecil itu ada di pemerintahan provinsi, maka pemberlakuan Perizinan Non-Bayaran Bersyarat (PNBB) harus dinegosiasikan,” ungkapnya.

Kebijakan PNBB yang saat ini berlaku dianggap Luluk masih memberatkan nelayan kecil. Dengan demikian, ia mengusulkan adanya negosiasi ulang terkait penerapan kebijakan ini agar nelayan kecil tidak semakin terbebani dalam menjalankan usaha mereka. Menurut Luluk, dengan negosiasi ini, pemerintah provinsi dapat mengurangi beban izin bagi nelayan kecil yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha mereka secara mandiri.

Sebagai calon gubernur yang dikenal memiliki perhatian pada sektor maritim dan perikanan, Luluk juga menegaskan bahwa nelayan kecil merupakan bagian vital dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur. Perlindungan bagi mereka bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari upaya memastikan ketahanan pangan dan ekonomi di sektor perikanan.

Dalam visi misinya, Luluk berkomitmen untuk terus mengadvokasi kebijakan yang memberikan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan kecil di Jawa Timur. Ia optimis, dengan dukungan pemerintah provinsi yang kuat, kesejahteraan nelayan kecil akan meningkat, dan mereka akan mampu menghadapi tantangan industri perikanan yang semakin kompleks di masa depan.