Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tegaskan Posisi Partainya di Pemerintahan Prabowo Bukan Oposisi
Kendati partainya tidak masuk kabinet Presiden Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto tegaskan posisi partainya di pemerintahan bukan oposisi.
Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Dwi Prastika
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono
TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan, posisi PDIP dalam pemerintahan bukan oposisi, kendati tidak masuk kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hasto, tugas PDIP tetap pada mengawal suara rakyat.
"Dalam pemerintahan kita gak mengenal oposisi. PDIP mengemban tugas untuk mengawal suara rakyat. Kita melakukan kerja sama dengan Partai Gerindra, PKB dan sebagainya," uja Hasto usai menghadiri konsolidasi internal PDIP di Gedung Sujono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (5/11/2024).
Hasto menambahkan, keputusan tersebut keluar, karena andil dari instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Kalau itu sudah keputusan strategis dari ibu Megawati dari dalam kabinet tidak ada representasi dari PDIP. Keputusan strategis merupakan kewenangan ketua umum, dan nantinya dalam kongres akan diputuskan," jelas mantan anggota DPR RI itu.
Hasto mengaku mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam memajukan negara dan mengayomi masyarakat.
"Kita menghormati pak Prabowo menyusun kabinet dengan merdeka. Dan memberikan kesempatan sebaik-baiknya bekerja untuk rakyat," jelasnya.
Baca juga: Alasan Presiden Prabowo Larang Pejabat Gunakan Mobil Impor, Diminta Pakai Maung untuk Mobil Dinas
PDIP
Hasto Kristiyanto
Lumajang
Presiden Prabowo Subianto
TribunJatim.com
Tribun Jatim
berita Jatim terkini
Alasan Oknum Anggota Brimob Pengemudi Rantis Tetap Teruskan Lindas Affan hingga Tewas |
![]() |
---|
Kebakaran Hebat Ludeskan Toko Aki di Banyuwangi, Dipicu Korsleting Listrik di Plafon |
![]() |
---|
Demo di Surabaya, Pos Polisi Hingga 25 Unit Motor Terbakar, Unjuk Rasa Berlangsung Hingga Petang |
![]() |
---|
Jerome Polin Tolak Buzzer Pemerintah Dibayar Rp 150 Juta, Marshel Widianto Sebaliknya |
![]() |
---|
Jerome Polin Minta Rakyat Tak Terpecah Belah usai Bocorkan Pesanan Buzzer Rp 150 Juta |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.