Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pilkada Jombang 2024

Sumrambah Jawab Isu Sulitnya Izin Konser hingga Beri Solusi Atasi Maraknya Gangster di Jombang

Paslon Mundjidah Wahab-Sumrambah jawab isu sulitnya izin konser hingga beri solusi atasi maraknya gangster di Jombang.

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Anggit Puji Widodo
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang nomor urut 1, Mundjidah Wahab-Sumrambah bincang-bincang santai bersama anak muda di warung kopi di kawasan Stadion Merdeka Jombang, Sabtu (9/11/2024). 

"Tugas pemerintah untuk memfasilitasi itu. Kalau itu terlaksana dan terealisasi, maka Jombang akan menjadi kabupaten yang luar biasa fenomenal," katanya melanjutkan. 

Jawab Isu Izin Event Sulit

Dalam forum yang sama, Sumrambah juga menjawab pertanyaan terkait sulitnya perizinan event di Jombang saat ia dan Mundjidah Wahab menjabat sebagai Bupati maupun Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023. 

Sumrambah menjelaskan secara detail mengapa saat itu perizinan untuk event begitu sulit, juga berhubungan dengan kebijakan nasional. 

"Soal perizinan konser tersendat itu tahun 2020, 2021 dan 2002. Di tahun itu kita tidak bisa menggelar kegiatan besar, terutama di tahun 2020 dan 2021. Waktu itu kebijakan nasional tidak memperbolehkan ada event besar karena masih dalam situasi Covid-19," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, soal perizinan event ada dua macam, yakni perizinan pemerintah daerah dan yang kedua adalah perizinan dari pihak kepolisian. 

"Perizinan itu kan ada dua, pertama pemerintah daerah dan yang kedua adalah dari pihak kepolisian. Ketika waktu itu kebijakan semua, di manapun tempatnya pada tahun 2020 dan 2001 tidak diperbolehkan adanya event besar," jelasnya. 

Ia menceritakan, sebenarnya di Jombang pernah ada konser band D'Masiv dan pernah hampir menyelenggarakan konser Ambyar Didi Kempot. 

"Sebenarnya kalau kita ngomong Jombang pernah ada band D'Masiv. Selama luang, waktunya benar, kita bisa mengontrol dan membahayakan kenapa tidak itu digelar," tandasnya. 

"Persis juga seperti waktu terjadinya konser ambyar almarhum Didi Kempot yang kemudian dibatalkan. Itu rencana ada di Stadion Ngoro Jombang sudah final dan ketika mau dilaksanakan terjadi PPKM," bebernya. 

Jika sudah PPKM dan itu merupakan kebijakan nasional, ia menjelaskan tidak ada yang berani untuk memberikan izin event.

Jika pemerintah daerah memberikan izin, maka pemerintah nasional akan memberikan sanksi. 

"Terkadang ini yang membuat kita agak heran, ketika kemudian ada sebuah celetukan bahwa Jombang susah untuk konser, di manapun itu kalau kita bicara tahun 2020, 2001 sampai 2022 semua kebijakan daerah dibatasi," tukasnya. 

Solusi Atasi Maraknya Gangster 

Selain membuka diskusi terkait isu pengembangan konten kreator dan perizinan konser, diskusi ini juga membahas perihal maraknya aksi gangster yang beberapa hari terakhir menghantui Kabupaten Jombang

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved