Berita Viral
Studi Banding Para Kades ke Bali Dikritik Warga, Ada yang Bawa Keluarga Serasa Liburan: Dana Pribadi
Kegiatan mereka malah tidak seperti sebuah studi yang bermanfaat untuk pengembangan desa.
Penulis: Alga | Editor: Mujib Anwar
Untuk itu, agar aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Muara Enim, segera mengaudit penggunaan anggaran untuk kegiatan studi banding yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muara Enim.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas PMD Kabupaten Muara Enim, Riduan Noviar membenarkan adanya kegiatan studi banding ke Desa Penglipuran, Provinsi Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan dan kunjungan kerja bagi Kepala Desa.
Kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Termasuk pelayanan publik, sumber pendapatan asli desa, dan perencanaan pembangunan desa.
Desa Penglipuran dipilih karena merupakan salah satu desa terbaik di Indonesia.
"Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan izin dari Bupati Muara Enim," ujarnya.
Baca juga: Nasib Pria Mau Bakar Kantor Desa Berujung Kena Karma, Penyebab Diduga karena Permasalahan Tanah
Sementara Kades Muara Gula Baru, Suluhuddin, juga membenarkan jika ada kegiatan tersebut yang menggunakan dana desa (ADD) sebesar Rp5,5 juta per kepala desa untuk kedinasan.
Kegiatan ini tentu sudah sesuai aturan dan mekanisme dan prosedur berlaku tidak serta merta langsung studi banding.
"Kalau Kades gunakan dana kedinasan, namun untuk anggota keluarga yang ikut, itu menggunakan dana pribadi masing-masing," jelas Suluhuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kepala Desa se-Kecamatan Ujanmas ini.
Lanjut Suluhuddin, pihaknya memilih desa Panglipuran, Bali, karena merupakan desa adat terbersih nomor 3 di dunia menurut UNESCO.
Dan banyak sekali manfaat dari studi banding tersebut mulai dari tata kelola desa, kebersihan, wisata dan sebagainya yang nantinya bisa diterapkan di desa masing-masing.
Menurutnya jika tidak melihat langsung kondisi desanya dianggap kurang pas, karena bisa bertanya langsung ke masyarakat, pemerintah setempat dan pihak terkait.
Sebagai contoh untuk kebersihan, memang dibangun dari kesadaran masyarakat seperti budaya dan adat gotong royong.
Kemudian aturan mengurangi menggunakan media plastik (kantong plastik).
Nasib Manager Hotel karena Ulah Wagub Tak Bayar Sewa Kamar 1,6 Tahun, Gaji Dipotong sampai Resign |
![]() |
---|
Orangtuanya Buruh Tani, Devi Desi Si Kembar Lolos LPDP ke Australia Meski Dirawat Ibu Single Parent |
![]() |
---|
Siswa Mual dan Sakit Perut usai Santap Menu Sandwich, Dapur MBG Bantah Keracunan, Tuding Tak Biasa |
![]() |
---|
Prabowo Kembali Ungkit Nilai 11 dari 100 yang Diberikan Anies Baswedan, Presiden Akui Tak Dendam |
![]() |
---|
Siapa Pemilik SPBU Shell di Indonesia? Mulai 2026 Bisnis Dilepas Bukan karena Isu Stok BBM |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.