Sikapi Penetapan Tersangka Hasto, Said Abdullah Harap Tak Jadi Pengadilan Opini

TRIBUNJATIM, JAKARTA - Said Abdullah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapan terkait penetapan tersangka, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

"Saya berharap apa yang diputuskan KPK terhadap Mas Hasto tidak kita framing, dan melebar kemana mana menjadi pengadilan opini. Mari kita letakkan hal ini secara proporsional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/12/2024).

"Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan."

Said juga berharap agar KPK bisa bertindak proporsional dan menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, sehingga negara hukum tetap terjaga.

"Terhadap kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK mememutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada interensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik," jelasnya.

"Kita juga tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum. Apalagi sepanjangan pengetahuan saya sebagai DPP Partai, kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum."

"Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini."

"Kalau kehidupan kebangsaan ini terus gaduh, berpolemik secara tidak proporsional, urusan urusan hukum bisa di otak atik, ada ketidakpastian hukum,tentu hal ini akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar."

"Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah kedepan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik," sambungnya.

Said menyebut bahwa sejumlah pelaku ekonomi telah berkomunikasi terkait kebijakan yang jelas dari pemerintah.

"Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan. Dilain pihak, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah."

"Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang. Ekonomi Tiongkok sedang melambat, padahal Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini akan menjadu ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat."

Said mengkhawatirkan kalau suasana terus gaduh dapat membuat para investor memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama pada sektor portofolio.

"Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akeses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional."

"Sekali lagi, mari kepada semua pihak, saya mengajak untuk menjaga kehidupan kebangsaan kita kedepan, agar bisa membuahkan harapan, menjaga optimisme bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik kedepan.

"Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai," pungkasnya