Pemerintah akan Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Zulhas: Sebulan atau Dua Bulan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah pusat memastikan akan melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang telah dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin.

Namun, evaluasi dimaksud belum bisa dilakukan saat ini, lantaran program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu, baru berlangsung dua hari. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, program ini akan terus dipantau

"Ini kan masih berlangsung terus, tentu nanti secara bertahap kita akan evaluasi. Kasihlah kesempatan sebulan atau dua bulan atau sampai Juni," kata Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan di sela Rakor Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/1/2025). 

Menurut Zulhas, program tersebut tidak bisa dievaluasi hanya dari pelaksanaan dua hari.

Sehingga, belum bisa dinilai apakah pelaksanaannya berjalan sukses atau masih ada kendala di lapangan.

Idealnya, Zulhas menyebut, program itu baru bisa dinilai sekitar dua bulan atau hingga enam bulan ke depan. Apakah berjalan efektif di lapangan. 

Termasuk pelaksanaannya, Zulhas menegaskan akan direalisasikan secara bertahap.

Sebab diketahui, sekalipun telah dimulai pada Senin kemarin, namun hanya ada beberapa daerah yang menjadi titik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah pun telah menghitung anggaran dalam pelaksanaan makan bergizi gratis secara bertahap. 

"Anggarannya pun baru Rp 71 triliun. Jadi belum bisa semua. Nanti Juni dikumpulkan lagi anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional lagi ngumpulkan. Kalau Juni bisa tambah lagi Rp 140 triliun maka semua orang bisa dikasih makan gratis. Tapi kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu uang Rp 420 triliun," jelas Zulhas yang juga Ketua Umum PAN. 

Lantaran besarnya anggaran yang dibutuhkan, Zulhas menyatakan, saat ini terus berupaya untuk percepatan swasembada pangan.

Mengingat program ini membutuhkan misalnya beras dan bahan pangan lainnya.

Pemerintah ingin agar tidak sampai melakukan impor.

"Kita berusaha agar semuanya berjalan dengan baik," terang Zulhas. 

Baca juga: Omzet Penjual di Kantin Malang Terdampak karena Program Makan Bergizi Gratis, Turun Sampai 50 Persen