Alasan Kholid Sebut Pagar Laut 30 KM Bukan Hasil Swadaya, Eks Kabareskrim Polri: Yang Ngomong Botol

TRIBUNJATIM.COM - Sosok nelayan Kholid ikut menjadi sorotan pada kasus pagar laut di Tangerang.

Kholid menyebut pagar laut sepanjang 30 KM tersebut bukan merupakan hasil swadaya nelayan.

Jika ada yang mempercayai soal swadaya nelayan, maka menurutnya orang tersebut perlu dibawa ke psikiater.

Nelayan asal Serang Utara, Kholid, merespons terkait klaim bahwa pagar laut yang membentang 30 KM di perairan Tangerang karena hasil swadaya para nelayan setempat.

Sama seperti Eks Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duadji, ia pun membantah klaim tersebut. 

Menurutnya, tidak mungkin nelayan mampu urunan untuk membangun sendiri pagar laut tersebut.

Pendapatan sehari-hari para nelayan pun dinilai tak cukup untuk membeli pagar yang jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah.

"Jadi, kalau dilihat dari bangunan pagar itu, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak punya duit," ujar Kholid seperti dikutip dari Abraham Samad Speak Up yang tayang pada Sabtu (18/1/2025) di YouTube. 

Ia blak-blakan menyebut orang yang percaya bahwa pagar laut hasil swadaya perlu diperiksa kondisi kesehatan mentalnya. 

"Jika ada orang yang percaya bahwa itu dilakukan oleh swadaya masyarakat atau lokal, saya pikir itu harus dibawa ke psikiater. Pagar lautnya itu sepanjang 30 KM dari Karang Serang sampai ke Kronjo," tambahnya.

Baca juga: Niat Cek Ombak, Nelayan di Jember Syok Temukan Jasad Pria Tanpa Busana di Pantai Puger

Susno Duadji Sebut Botol

Sebelumnya, eks Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji juga mengatakan hal senada.

Ia meragukan bahwa pagar laut yang membentang sepanjang 30 KM di perairan Tangerang diklaim sebagai hasil swadaya nelayan. 

Susno menilai justru klaim tersebut patut dipertanyakan. 

Ia sangsi jika para nelayan mampu merogoh kocek untuk pemasangan bambu-bambu di laut. 

Sebab, pemasangan bambu menggelontorkan uang yang besar. 

"Itu berpikirnya terbalik (kalau) swadaya nelayan. Nelayan itu kan sama dengan kita-kita ini, ekonominya enggak terlalu kuat," katanya seperti dikutip dari YouTube channel-nya yang tayang pada Jumat (17/1/2025). 

Ia mengandaikan bahwa harga per satu bambu tak lebih dari Rp 25 ribu sementara yang dibutuhkan sangat banyak. 

Dana yang dihabiskan untuk pemasangan bambu pun diperkirakan bisa mencapai miliaran rupiah. 

"Mungkin bisa sampai 100 Miliar (rupiah). Kalau dikerjakan sendiri berarti sekian tahun nelayan ini tidak kerja cari makan, tidak melaut. Ada duit dibelikan bambu untuk masang pagar, tidak cari ikan tapi kerjanya masang pagar yang tidak dibayar karena swadaya," jelasnya. 

"Yang ngomong ini kan botol," tambahnya. 

Menurut Susno, botol diartikan orang yang asal berbicara tanpa dasar.

"Pikirannya udah sempoyongan, dianggapnya orang bodoh semua."

"Berapa nelayan yg swadaya? Di mana mereka mencari bambu? Mari lah kita dewasa dikit ya, jangan nge-botol gitu. Lebih celaka lagi mungkin ada orang yang bilang 'Wah itu orang yang ngomong gitu pengkhianat itu, Belanda hitam," pungkasnya.  

Akhirnya Dibongkar

Setelah menjadi polemik selama beberapa waktu terakhir, pagar laut Tangerang akhirnya dibongkar pada Sabtu (18/1/2025).

Pembongkaran pagar laut yang terbentang sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (AL).

Sedikitnya, 600 prajurit TNI AL dikerahkan untuk membongkar pagar laut Tangerang yang terbuat dari bambu itu.

Selain prajurit TNI AL, warga setempat juga turut dilibatkan dalam proses pembongkaran pagar laut Tangerang.

Baca juga: Sempat Dikira Penangkaran Kerang, Menteri KKP Sepakat Pagar Laut di Tangerang Dibongkar: Rabu Besok

Dibongkar karena Rugikan Nelayan

Komandan Lantamal III, Brigadir Jenderal Harry Indarto, menyatakan bahwa pembongkaran ini dilakukan sebagai bentuk sinergi dengan masyarakat setempat.

"Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral," ujar Harry kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025) pagi.

Harry mengungkapkan bahwa langkah ini diambil karena banyaknya keluhan dari para nelayan terkait keberadaan pagar laut yang mengganggu akses mereka dalam mencari tangkapan ikan.

"Kami meminta untuk membuka akses maupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar-masuk alur untuk menuju ke laut," jelas Harry.

Sebelum pembongkaran dilakukan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar perairan tersebut dapat kembali seperti semula.

Sesuai Instruksi Prabowo

Sebelumnya, pada Kamis (9/1/2024), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel pagar laut Tangerang.

KKP memberikan waktu 20 hari kepada pihak yang memasang pagar untuk melakukan pembongkaran.

Pemasangan pagar ini dinilai tidak memiliki izin, menghambat aktivitas nelayan, dan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem pesisir.

Setelah tidak ada tindak lanjut dari pihak pemasang pagar laut Tangerang, pemerintah melalui TNI AL pun akhirnya membongkar deretan bambu sepanjang 30 KM itu.

Pembongkaran pagar laut Tangerang ini sudah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pagar laut ini segera disegel dan dicabut.

"Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Baca juga: Sosok Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP yang Menentang Perintah Presiden Prabowo Soal Pagar Laut

Harus diusut

Muzani juga menyebut bahwa Prabowo meminta pembangunan pagar laut ini diusut lebih lanjut.

Ketika ditanya mengenai apakah pembangunan pagar laut ini terkait dengan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Muzani enggan memberikan komentar.

"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya Ketua MPR," tambahnya.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem Arif Rahman juga mendesak pembentukan tim investigasi untuk mengusut polemik pemasangan pagar sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Arif pun setuju dengan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pagar laut di Tangerang segera dibongkar dan diusut tuntas.

“Setuju dan sangat mendukung langkah Presiden Prabowo yang memerintahkan untuk mencabut pagar bambu laut di wilayah PIK 2 dan membentuk tim investigasi untuk mencari dalang dan pemilik pagar laut tersebut,” ujar Arif saat dihubungi, Jumat (17/1/2025).

Selain itu, Arif meminta Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebab, menurut dia, pagar laut sepanjang itu tidak mungkin hanya dibangun dalam satu malam.

“Terutama Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono yang lalai dalam tugasnya. Karena tidak mungkin pagar laut itu dibuat seperti sulap dalam sehari semalam,” tuturnya.

Arif menilai, pagar laut sepanjang 30 km tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Dia curiga proyek tersebut sudah berlangsung cukup lama dan mengabaikan laporan masyarakat yang masuk.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten, tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal ini disampaikannya sebagai tanggapan atas spekulasi yang mengaitkan pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut dengan PSN PIK 2.

“Enggak ada (hubungannya dengan PSN PIK 2),” ujar Airlangga, di kantornya, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, PSN di kawasan tersebut hanya mencakup kawasan mangrove dan tidak terkait dengan pembangunan pagar laut.

Pembongkaran pagar laut ini menjadi langkah penting dalam memulihkan akses perairan bagi nelayan dan memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir di kawasan tersebut.

Tidak hanya dibongkar, pemerintah juga diharapkan segera mengusut tuntas siapa dalang dalam pemasangan pagar laut Tangerang yang telah merugikan nelayan serta merusak ekosistem laut. 

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com

Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com