Tanggapi Polemik HGB di Atas Laut Sidoarjo, DPRD Jatim Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Polemik keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas perairan laut Sidoarjo dan dekat Surabaya, terus menuai kritikan dari berbagai kalangan, termasuk DPRD Jawa Timur.

Pemerintah pusat pun diminta turun tangan untuk melakukan investigasi mendalam. 

Sebab dalam kasus serupa di kawasan Tangerang, anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi menyebut, patut diduga HGB di Sidoarjo juga cacat hukum.

"Itu harus terus dilakukan investigasi, dan kalau perlu diambil tindakan hukum," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (22/1/2025). 

Sumardi menjelaskan, penerbitan HGB di atas perairan tentu tidak benar dan tanpa dasar.

Sehingga, diapun mendorong agar hal ini menjadi atensi serius.

Seluruh proses harus dipelototi bersama dan diminta agar segera dituntaskan.

"Prosesnya itu bagaimana kok bisa muncul HGB," jelas Sumardi. 

Sebelumnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur tengah menyelidiki temuan adanya sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) di atas permukaan laut dekat Surabaya.

Saat ini, ada dua perusahaan yang menjadi pemilik lahan tersebut.

Lahan tersebut berada di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Mencapai 656,83 hektare, lahan tersebut terbagi menjadi tiga sertifikat.

Dua sertifikat atas nama PT Surya Inti Permata dan satu sertifikat atas nama PT Semeru Cemerlang.

Ketiga sertifikat tersebut terbit sejak 1996 dan berakhir pada 2026.

Baca juga: Lokasi Diduga HGB 656 Hektar di Laut Sidoarjo, Ada Menara yang Terpasang, Nelayan: Sudah Lama