Sosok Anggota Dewan Lepas Pin DPR saat Rapat, Kecewa Menteri KP Lamban Tangani Pagar Laut: Saya Malu

"Pak Menteri juga harusnya sama-sama semangat, jangan sampai Pak Menteri-nya malah kendur, harapan saya seperti itu," pungkas Firman.

Saat dikonfirmasi, Firman mengaku kecewa dengan sang menteri karena tidak tegas dengan masalah pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

"Terus terang saja, saya tidak puas terhadap penjelasan Menteri, yang kesan saya itu adalah selalu berdalih."

"Kenapa tidak tak tak gitu menjawab, toh ini sudah perintah Presiden," kata Firman usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Baca juga: Alasan Suami Tega Kurung Istri 3 Bulan sampai Kurus Tinggal Kulit Lalu Meninggal, Sindi: Wahyu Jahat

Firman menilai, seharusnya KP menjadi leading sector untuk membongkar pagar laut misterius tersebut.

Namun, Trenggono sempat silang pendapat mengenai pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI AL.

"Kita punya Undang-Undang Kelautan, saya ketika itu Panjanya, Ketua Panjanya."

"Ada Undang-Undang Kelautan, Pulau-Pulau Kecil, ada tata ruang Ada Unclosed 1982, itu semua sudah cukup menjadikan dasar," ujarnya.

Firman melihat adanya pembiaran yang dilakukan KKP terhadap masalah pagar laut ini sehingga dirinya merasa kecewa dengan Menteri KP.

"Nah, ini yang saya kecewa sehingga tadi, kalau sampai dalam rapat ini. Tidak ada solusi yang bisa menjawab apa yang diharapkan masyarakat."

"Oleh karena itu tadi saya menyampaikan, saya malu jadi wakil rakyat untuk menjadikan persoalan ini," pungkas Firman.

Adapun pada rapat Kamis lalu, Wahyu Sakti Trenggono mengatakan, saat ini pihaknya kerap mendapatkan pertanyaan soal siapa sosok pemilik dari pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan laut Tangerang, Banten.

Kata Trenggono, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagi stakeholder atau pihak terkait untuk mengungkap hal tersebut.

"Pertanyaan tadi hampir sama, soal bagaimana dengan siapa sebetulnya yang memasang?"

"Jadi, sampai hari ini masih dalam proses penyidikan," kata Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).