Pemprov Jatim Sisir Ulang Program OPD untuk Efisiensi Anggaran

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kepala Bappeda Jawa Timur M Yasin menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyisir anggaran di setiap OPD untuk melakukan efisiensi anggaran.

Hal ini dilakukan dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. 

Penyisiran anggaran dan program di OPD ini dilakukan untuk mengatur prioritas yang efektif dan efisien untuk sebesar-besar manfaat bagi masyarakat.

Ditegaskan Yasin, sejak inpres tersebut diterbitkan pada 22 Januari 2025, dikatakan Yasin bahwa Pemprov Jatim bersikap rensponsif. Namun dalam melakukan efisiensi anggaran dan program tentunya harus melalui proses yang cermat. 

“Kita sedang menyisir anggaran masing-masing OPD sesuai Instruksi Presiden. Kita sedang mencermati urgensi masing-masing kegiatan yang ada di OPD. Setelah itu baru bisa kita ketahui berapa potensi anggaran yang bisa dilakukan efisiensi untuk dialihkan ke program yang mendukung Quick Wins/Praktek Terbaik Hasil Cepat Bp Presiden yang langsung berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat,” tutur Yasin, Senin (3/2/2025).

Baca juga: Efisiensi Anggaran Rp 30 Miliar, Pemkab Tulungagung Siap Lakukan Penghematan Lebih Ketat

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada tujuh poin instruksi Presiden Prabowo, dalam rangka efisiensi anggaran tersebut. Salah satunya agar Kepala Daerah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD.

Bahkan Pemda diminta untuk mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen, termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Terkait hal ini, Pj Gubernur Adhy menegaskan bahwa Pemprov Jatim siap untuk melakukan efisiensi belanja daerah dengan difokuskan lebih untuk program strategis dan layanan masyarakat.

"Ya ini kan memang harus mengedepankan efisiensi saja, intinya apa yang menjadi instruksi pusat kami siap,” ujar Adhy. 

Lebih lanjut pria berkacamata ini menyebutkan bahwa efisiensi akan dilakukan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat. Seperti pelayanan dan juga bantuan sosial.

Baca juga: Disuruh Efisiensi Anggaran, Pemkab Lumajang Pangkas Acara Seremoni Hari Jadi Hingga Perjalanan Dinas

“Strategi yang bisa kita lakukan adalah efisiensi anggaran atau dialihkan untuk pelayanan masyarakat, bantuan kepada masyarakat," katanya.

Sebagaimana diketahui, APBD Jatim 2025 telah disahkan dengan rincian belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp 29.9 triliun. 

Dalam pengesahan APBD Jatim 2025 anggaran belanja Pemprov Jatim memberikan prioritas untuk pendidikan dengan pembiayaannya melebihi dari aturan yang berlaku yakni 20 persen. Dimana Pemprov Jatim mengalokasi anggaran belanja pendidikan mencapai 32 persen. 

Prioritas berikutnya adalah bidang kesehatan. Secara persentase, pembiayaan yang diberikan untuk kesehatan mencapai 19,4 persen dari total anggaran belanja Pemprov Jatim. Sedangkan untuk Infrastruktur diplot sebesar 33 persen.