Pimpinan DPRD Surabaya Desak Program Makan Bergizi Gratis Diserahkan ke Sekolah 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya mendesak agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diserahkan ke sekolah.

Artinya, Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemegang otoritas program ini bermitra dengan sekolah.

Tidak saja dengan tetap memberdayakan ekonomi kantin sekolah, tapi sekolah juga bisa melihat langsung. Bahkan keberadaannya juga menyatu dengan sekolah.

Sekolah tinggal mendorong lebih kuat lagi soal standar kualitas gizi dan kebersihan lingkungan hingga higienitas makanan.

"Bahkan ketepatan waktu pendistribusian menu MBG ke setiap sekolah adalah jaminan. Sekolah bekerjasama dengan kantin untuk sukseskan program MBG," kata Arif Fathoni, Senin (3/2/2025).

Baca juga: DPRD Surabaya Soroti Efektivitas MBG untuk Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan: Libatkan Kantin Sekolah

Untuk teknisnya seperti apa, pimpinan DPRD Surabaya itu menyerahkan pada pemegang otoritas program MBG dari BGN dan jajaran TNI.

Namun, bentuk mitra dengan sekolah itu harus menjadi perhatian serius.

Cak Toni, sapaan Arif Fathoni mengakui bahwa MBG adalah pogram baru. Masih perlu penyempurnaan di sana sini.

Baca juga: Soroti Perubahan PPDB Jadi SPMB, Komisi D DPRD Surabaya Singgung Nasib Zonasi: Tak Ada Manipulasi

Perlu dukungan dari semua pihak. Namun sebaiknya, semangat dan komitmen untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan harus dikuatkan.

Sejauh ini pelaksanaan MBG di Surabaya dinilai minim hambatan. Jika di daerah lain ditemukan kasus keracunan hingga rasa makanan yang kurang lezat, bahkan konon ada mitra mundur, di Kota Surabaya cenderung tak ada keluhan yang berarti.

“Program ini menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Syaratnya, harus melibatkan unsur penting. Yakni sekolah dan kantin hingga UMKM lokal," tandas Cak Toni 

Meski keseluruhan pelaksanaan oleh BGN, dia mendorong Pemkot Surabaya untuk senantiasa proaktif dalam mengawasi prosesnya. Terlebih, Pemkot sudah berpengalaman dalam program permakanan. Sehingga sudah memiliki database terkait UMKM setempat penyedia makanan.

“Jadi nanti Pemkot bisa memperkirakan UMKM terdekat dari sekolah sebagai penyedia makanannya, dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bakal merata,” ucapnya.