Dedi Mulyadi Ingin Warga Kurang Mampu Punya Ambulans Udara, Pejabat Dilarang Naik: Saya Gak Mau Naik

TRIBUNJATIM.COM - Gagasan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan.

Terbaru, pria yang akrab disapa Kang Dedi ini ingin mengadakan Ambulans Udara untuk melayani warga Jawa Barat yang sakit.

Ambulans Udara tersebut bisa berupa helikopter.

Menurut Dedi, nantinya Pemprov Jabar tidak usah membeli helikopter.

Pihaknya akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara (AU).

"Jadi Pemprov Jabar tidak usah beli. Kita kerja sama saja dengan TNI AU," kata Dedi melalui sambungan telepon, Senin (3/2/2025), melansir dari Kompas.com.

Ambulans Udara ini, kata Dedi, untuk melayani pasien dari keluarga kurang mampu yang berada di pedalaman atau yang tidak terjangkau transportasi darat.

Selain itu, ambulans Udara ini juga bertujuan untuk mempercepat proses evakuasi warga Jawa Barat yang mengalami sakit parah.

"Jadi Ambulans Udara ini melayani pasien sakit yang berada di daerah terpencil yang sulit dengan transportasi darat," kata Dedi

Menurutnya, helikopter ambulans ini hanya untuk melayani warga miskin yang sakit parah.

"Pejabat dilarang naik. Ya, bukan apa-apa, pejabat kalau bisa jangan sakit. Saya juga nanti jadi pejabat. Makanya saya juga nggak mau naik karena nggak mau sakit," kelakar Dedi sambil tertawa.

Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Anggaran Seragam dan Dinas Luar Negeri Dihapus, Sentil Pegawai: Bapak Anak Yatim?

Di kesempatan lain, Dedi Mulyadi juga meminta anggaran baju dinas gubernur dihilangkan.

Hal itu disampaikannya dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (4/2/2025).

Dalam obrolannya dengan pejabat di Pemprov Jabar, Dedi mempertanyakan, pegawai yang gajinya besar, apa perlu seragamnya ditanggung negara.

“Bapak (itu) tunjangannya kurang lebih hitungan saya Rp 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara, memang bapak anak yatim mau lebaran,” ucap dia.

Lalu, Dedi mencontohkan dirinya yang menjahit sendiri pakaian pelantikan.

“Contoh loh, Pak, saya mau dilantik jadi gubernur, bajunya jahit sendiri. Anggaran baju-baju saya, hapus. Masukin jadi pendapatan, jadi belanja infrastruktur,” ujar Dedi Mulyadi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Akan Hentikan Bantuan Rp600 M ke Sekolah Swasta Jika Masih Tahan Ijazah: Dievaluasi

Bukan hanya baju dinas untuk pelantikan, berbagai perlengkapan gubernur yang biasanya ditanggung APBD, minta dihapus.

“Sepatu (juga), hapus. Saya sudah punya sepatu, udah banyak. Dasi hapus. Udah pokoknya saya gini deh, ini di anggaran rumah tangga gubernur, ya hapus anggaran pakaian dinas gubernur,” tambah Dedi.

Seperti diketahui, selain baju dinas, Dedi sebelumnya menolak pengadaan mobil baru gubernur Jabar. 

Hal itu diungkapkan pertama kalinya saat bersilaturahmi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Kota Bandung. 

Ia meminta anggaran itu dialihkan untuk menjalankan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

"Jangan identik setiap pemimpin baru, mobil dinas baru," beber Dedi.

Ia menyampaikan bahwa sebenarnya dirinya tidak menginginkan disediakan mobil dinas baru. Karena tidak semua pemimpin baru menginginkan mobil baru.

Namun jika pengadaan mobil dinas baru untuk gubernur itu sudah dialokasikan anggarannya, Dedi menyarankan agar dialihkan ke kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu seperti kegiatan pembangunan jalan, pembangunan rumah masyarakat miskin, dan lain-lain.

"Saya minta ke Pak Pj Gubernur, tolong jangan belikan saya mobil baru, saya juga punya mobil sudah cukup," tutur dia. 

Bahkan dia menantang seluruh wali kota dan bupati terpilih di Jabar untuk mengikuti langkahnya selama sekolah masih ada yang jelek. 

Dedi Mulyadi Ancam Pemeras Kepsek

Dedi Mulyadi juga menegaskan akan menindak tegas oknum LSM dan wartawan yang kerap memeras kepala sekolah dengan dalih mengusik dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Modus yang digunakan, menurutnya, adalah dengan menuding adanya penyalahgunaan dana BOS, lalu berujung pada permintaan uang.

“Kita ini sebenarnya dianggap maling, kepala sekolah dianggap maling, ujung-ujungnya mereka minta duit,” kata salah seorang kepala SMA di Subang saat berbincang dengan Dedi Mulyadi dan ditayangkan di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (3/2/2025).

Menurut laporan dari para kepala sekolah, rata-rata oknum tersebut meminta uang sebesar Rp2 juta. Bahkan, jika uang tidak diberikan, mereka memaksa pihak sekolah membeli barang yang mereka tawarkan.

“Biasanya maksa jual barang. Padahal di pasar banyak. Misalnya seragam 300 setel, mereka minta kita beli minimal 5 paket,” keluh salah satu kepala sekolah.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bingung 320 Ribu Ijazah Siswa SMA Ditahan, Singgung Dana Rp 600 M Setahun: Dipakai Apa?

Karena tekanan tersebut, beberapa kepala sekolah merasa terpaksa menuruti permintaan para oknum tersebut.

“Pengeluaran non-budgeter per tahun bisa mencapai di bawah Rp5 juta per sekolah, tapi kalau dikumulasi jumlahnya sangat besar,” tambahnya.

Salah satu kepala sekolah mengaku bahkan pernah berpikir untuk mengundurkan diri karena merasa tertekan dengan praktik pemerasan tersebut.

“Saya pernah mau mundur dari kepala sekolah karena pusing menghadapi hal ini,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa praktik semacam ini harus dihentikan. Ia berencana membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar kepala sekolah memiliki perlindungan hukum.

“Ke depan, tidak boleh lagi ada praktik seperti ini. Jika ada yang datang mengaku LSM atau wartawan dan tujuannya meminta duit, laporkan saja ke pihak berwajib,” tegasnya.

Baca juga: Tolak Gaji Negara, Eks Menteri Kelautan Ogah Dibayar Dedi Mulyadi, Minta Tak Ribet Urusan Pagar Laut

Dedi juga menegaskan bahwa kepala sekolah tidak perlu takut menghadapi ancaman semacam itu.

“Bapak-bapak tidak usah takut. Saya beberapa kali membela kepala sekolah yang dikriminalisasi hanya karena hal seperti ini,” ujarnya.

Dedi menegaskan bahwa dunia pendidikan seharusnya bersih dari praktik mencari keuntungan pribadi. Seluruh alokasi dana pendidikan juga harus diaudit agar jika terjadi kesalahan administrasi, bisa segera diperbaiki tanpa intervensi pihak luar yang memiliki niat buruk.

Dengan adanya langkah tegas ini, diharapkan praktik pemerasan terhadap kepala sekolah dapat dihentikan, sehingga dana pendidikan dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan siswa dan kemajuan sekolah.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com