Resmi, KPU Tetapkan Ipuk-Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Terpilih

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi secara resmi menetapkan Ipuk Fiestiandani - Mujiono sebagai Bupati -Wakil Bupati Banyuwangi terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dalam rapat pleno yang digelar Kamis (6/2/2025) malam.

Penetapan tersebut disahkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan dilakukan oleh para Komisioner KPU Banyuwangi dan dihadiri perwakilan dari Bawaslu dan perwakilan tim pasangan Ipuk-Mujiono.

Baca juga: Penemuan Jasad Pria Tanpa Identitas Mengambang di Perairan Muncar Banyuwangi, Berikut Cirinya

"Setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, hari ini kami secara resmi telah menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyuwangi," kata Koordinator Divisi Teknis KPU Banyuwangi Anang Afandi.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, Ipuk-Mujiono meraup 404.366 suara atau 52,11 persen. Sementara Ali Makki - Ali Ruchi mendapat 371.688 suara atau 47,89 persen. Suara keduanya berselisih 32.678 suara atau 4,22 persen.

Setelah rapat pleno, KPU akan menyerahkan secara langsung SK penetapan tersebut kepada Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi Terpilih Ipuk-Mujiono, Jumat (7/2/2025) sore.

Baca juga: Cuaca Jatim Kamis 6 Februari 2025, Waspada Hujan Petir di Banyuwangi, Bondowoso, dan Sidoarjo

Di hari yang sama, KPU Banyuwangi juga akan menyampaikan surat pengangkatan dan pelantikan kepada Gubernur Jatim melalui DPRD Banyuwangi. 

Biasanya setelah itu, DPRD akan menggelar rapat paripurna sebelum menyampaikan surat kepada Gubernur.

"Kemudian akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk proses pelantikan. Berdasarkan informasi yang kami terima sampai hari ini, pelantikan rencananya akan digelar pada 20 Februari 2025," ujarnya.

Tanggal tersebut sesuai dengan hasil rapat bersama antara KPU, Kemendagri, DPR RI, dan pihak-pihak terkait.