Sebut Progres Tidak Ada Imbas Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Menteri PU: Buat Beli Makan Siang

TRIBUNJATIM.COM - Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) diblokir.

Kendati diblokir, pemerintahan Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN.

Pihak Istana pun mengklaim pembangunan IKN di Kaltim tetap berjalan, meski anggarannya kini sedang diblokir.

Baca juga: Bocah Hilang Disebut Diculik Jin, Warga Heboh Cari ke Plafon, Ternyata Ditemukan Tewas di Rawa

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, jika anggaran untuk pembangunan IKN diblokir, bukan berarti anggarannya tidak ada.

Hasan menyebut bahwa anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN sementara ini belum dibuka saja.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan. Anggarannya belum dibuka," ujar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Hasan menjelaskan, anggaran pembangunan IKN saat ini berada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita IKN.

Dia kemudian mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN.

"Bahwa selama lima tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," kata Hasan.

"Kalau tidak salah itu Rp48 triliun komitmen selama lima tahun ke depan," ujarnya lagi.

"Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif," jelas dia.

Hasan Nasbi menyebut, anggaran pembangunan IKN tidak kecil, sehingga progresnya akan terus berjalan.

"Masih jalan kan. Itu kan Rp48 triliun dalam lima tahun, itu kan enggak kecil. Kan IKN jalan terus. Komitmennya kan baru beberapa hari yang lalu sih, teman-teman juga meliput kan," tutur Hasan.

"Ada konferensi pers dari Menko Infrastruktur, ada Kepala Otorita IKN, ada Menteri PU," imbuhnya.

Diketahui, anggaran Kementerian PU untuk proyek Ibu Kota Nusantara IKN diblokir.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada, (kok ditanya) progres," ucap Dody.

Bahkan, ia berkelakar bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang.

Namun Dody tidak menjelaskan lebih lanjut apa artinya makan siang tersebut.

"Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody, melansir Kompas.com.

Baca juga: Ibu-ibu Tuduh Agen Gas Timbun Elpiji 3 Kg, Pemilik Bantah, Sebut Jatah Buat Warga: Provokasi

Padahal sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan penambahan anggaran untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN sebesar Rp14,87 triliun.

Angka tersebut masuk ke dalam total tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian PU untuk tahun 2025, yakni sebesar Rp60,6 triliun.

"Untuk tahun 2025 sendiri, kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp60,6 triliun," ucap Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp9,9 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sementara pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas sebesar Rp81,38 triliun.

Ini menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya efisiensi, sisa anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya sebesar Rp29,57 triliun.

Sebelumnya, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PU tahun 2025 adalah Rp110,95 triliun.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait anggaran untuk IKN yang disebut tengah diblokir.

Dasco mengatakan, anggaran di sejumlah kementerian/lembaga memang sedang mengalami rekonstruksi saat ini.

"Saya juga sudah melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak eksekutif, bahwa untuk anggaran IKN itu juga dengan beberapa kementerian lain sedang dilakukan rekonstruksi anggaran," ujar Dasco di acara HUT Gerindra, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025) malam.

"Sehingga ada beberapa kementerian dan lembaga yang akan mengalami rekonstruksi," sambungnya.

Menurut Dasco, keputusan mengenai rekonstruksi anggaran kementerian, termasuk untuk IKN, baru diputuskan pekan depan.

"Apakah kemudian termasuk IKN, kita akan lihat nanti pekan depan, yang akan kita lihat hasilnya dari hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah," jelas Dasco.

Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Guru Fokus Mengajar, Bukan Sibuk Joget di Kelas & Pamer Kecantikan: Tidak Penting

Sementara itu, terkait anggaran Kementerian PU yang dipangkas besar-besaran, Dasco meyakini tidak ada masalah dengan tindakan tersebut.

Meski demikian, Dasco mengindikasikan Kementerian PU sedang meminta tambahan anggaran, yang mana akan diputuskan pekan depan juga.

"Kalau dari informasi yang didapat untuk belanja yang penting-penting dan kemudian juga untuk program-program yang langsung ke masyarakat, kelihatannya tidak ada masalah," katanya.

"Namun ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian PU untuk dapat dibuka bintangnya, atau kemudian ditambah anggarannya, yang kita akan lihat pada minggu depan hasil dari rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah," imbuh Dasco.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com