Klarifikasi Sekolah soal Potong Dana PIP Siswa Rp100 Juta, Ungkap Tawaran Partai, Dedi Mulyadi Heran

TRIBUNJATIM.COM - Inilah klarifikasi sekolah yang disebut potong dana bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP Rp 250 ribu tiap siswa.

Pemotongan dana PIP itu diungkap oleh seorang siswi kepada Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi pun kemudian meminta klarifikasi kepada pihak SMAN 7 Kota Cirebon.

Rupanya, pemotongan itu memang benar ada.

Bantuan PIP merupakan bantuan dari pemerintah berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Dalam akun Instagram @dedimulyadi71, pihak sekolah menjelaskan, potongan dana PIP tiap siswa sebesar Rp 200.000. Potongan tersebut diberikan atas permintaan partai bukan anggota dewan.

Pihak sekolah menjelaskan, beberapa waktu lalu ada anggota partai mendatangi sekolah menawarkan dana PIP.

"Kebetulan waktu itu ada dari partai mau enggak ada dana PIP sekian, nanti saya harus ngomong dulu ke Kepala Sekolah boleh nggak. Nanti saya kasih banyak mau gak, nanti saya bicarakan dengan kepala sekolah," ucap perwakilan sekolah menyepertikan dialognya dengan anggota partai, melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Hanifah Siswi SMA Tak Takut Laporkan Sekolah Ambil Bantuan PIP ke Dedi Mulyadi, Heran Ditarik SPP

Selang beberapa waktu, anggota partai tersebut datang lagi dan mengatakan sekolah lain pada mau.

Di tahun-tahun sebelumnya, dana PIP ini jika tidak diambil, akan kadaluarsa dan dikembalikan ke nagara.

Di tahun-tahun berikutnya kemungkinan kesempatan kemungkinan tidak bisa mendapatkan lagi.

“Setelah dirembuk-rembuk, oke kita ambil, tapi dipotong. Jadi pemotongan tersebut bukan untuk sekolah, mintanya (uang potongan) Rp 200.000,” tutur pihak sekolah.

Setelah ada kesepahaman, sekolah mengumpulkan anak-anak dan diminta untuk menyampaikannya kepada orangtua mereka.

"Kami kumpulkan semua, (kami katakan) ini ada mau gak PIP, tapi nanti ketika cair minta dipotong,” beber dia. nanti sampaikan ke orang tua," tandas pihak SMAN 7 Cirebon tersebut.

Dedi kemudian bertanya, berapa orang di sekolah tersebut yang menerima. Kemudian dijawab 500 orang dan tidak ada kuitansi. 

“500 orang dikali Rp 200.000, Rp 100 juta,” tutur Dedi Mulyadi.

Baca juga: Siswi yang Laporkan Pungli ke Dedi Mulyadi Bingung Dapat Bantuan PIP, Ortu Cemas: Kasihan yang Butuh

Berita sebelumnya, dalam kunjungannya ke SMAN 7 Kota Cirebon, dua orang siswi yang ingin melaporkan berbagai pungutan sekolah yang dialami para siswa.

"Kita tuh masih banyak yang pengen dilaporin, Pak, selain kasus PDSS. Sumbangan PIP Rp 1,8 juta dipotong Rp 250.000," ujar siswa tersebut dalam Instagram @dedimulyadi71 yang diposting Sabtu (8/2/2025).

PIP adalah singkatan dari Program Indonesia Pintar. Program ini merupakan bantuan dari pemerintah berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar mereka bisa melanjutkan pendidikan.

Menurut siswa tersebut dari awal pihak sekolah sudah mensosialisasikan dana PIP akan dipotong sekolah untuk dikembalikan ke partai.

Dedi Mulyadi lalu menjelaskan, sumbangan tersebut bukan dari partai tapi bantuan pemerintah yang disalurkan melalui anggota DPR RI untuk daerah pemilihannya (dapil).

Dedi lalu bertanya, bagaimana cara sekolah mengambilnya karena bantuan tersebut masuk ke rekening masing-masing siswa.

Siswa itu mengatakan saat dirinya ke bank, di sana sudah ada dua petugas TU sekolah. Petugas tersebut akan meminta buku tabungan, kartu ATM, dan pin.

"Buku tabungan, kartu, dan pin dikasih ke sekolah. Semua seangkatan disamain pin-nya. Kalau ada yang berbeda, dijapri pihak sekolah," tutur siswa tersebut.

Selain itu, siswa dimintai uang gedung sebesar Rp 6,4 juta. Itu pun hasil nego orangtua siswa dalam rapat dari nilai awal yang diminta Rp 8,4 juta.

Selanjutnya, para siswa masih bayar SPP Rp 200.000 dari yang seharusnya gratis. Ditambah uang LKS di atas Rp 300.000, dan ada sumbangan masjid yang besarannya dipatok sekolah.

"Kelas 10 ada sumbangan masjid. Harusnya kan sumbangan itu seikhlasnya, kami ini dipatok Rp 150.000," tutur siswa tersebut.

Dalam postingan tersebut, Dedi Mulyadi memberikan caption: sengkarutnya sangat masya Allah sekali.

Dedi Mulyadi Larang Sekolah Jual Seragam dan Buku

Dedi Mulyadi memberi sejumlah aturan di sekolah.

Baru-baru ini, pria yang akrab disapa Kang Dedi ini mengimbau sekolah jangan menjadi ladang untuk berdagang.

Pihak sekolah tidak boleh menjual buku dan lembar kerja siswa (LKS).

"Sekolah tak boleh menjual buku LKS, seragam," tegas Dedi pada unggahan di akun TikTok Kang Dedi Mulyadi dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Hal lain yang dilarang Dedi, yakni pihak sekolah tidak boleh membuat kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada pungutan.

Salah satu kegiatan itu yakni studi tour yang di dalamnya ada pungutan.

"Termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan-pungutan pada siswa," tambah Dedi.

Dia mengatakan, hal ini dilarang karena akan selalu menimbulkan kecurigaan dan berdampak bagi tekanan psikologis para guru.

Baca juga: Sekolah Ambil Bantuan PIP Tiap Siswa Rp250 Ribu dari Rp1,8 Juta, Dedi Mulyadi Syok PIN ATM Disamakan

Lebih lanjut, Dedi meminta semua pihak yang terkait pendidikan untuk bersama-sama menata pendidikan agar lebih baik.

"Satu komitmen dari saya bahwa anggaran bantuan provinsi untuk sekolah-sekolah akan difokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan di sekolah bukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan lain," kata Dedi.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga menginstruksikan kepala sekolah tidak boleh mengelola keuangan sekolah.

Selain kepada kepala sekolah, Dedi punya instruksi kepada guru sekolah.

"Guru tidak boleh dibebani oleh berbagai aspek yang bersifat administratif," jelas Dedi.

Aspek tersebut membebani guru sehingga mereka sibuk membuat laporan dibanding fokus mengajar kepada siswanya.

Dedi mengatakan, pihaknya akan menyiapkan tim kepegawaian untuk mendampingi guru-guru di setiap sekolah.

Pekerjaan yang bersifat administratif untuk kenaikan golongan yang berdampak pada kenaikan tunjangan, gaji guru dan sejenisnya, diserahkan kepada tim kepegawaian yang mengelolanya.

"Guru difokuskan untuk mengajar tanpa berpikir apapun yang diluar kepentingan belajar mengajar," tegas Dedi.

Baca juga: Sosok Orangtua Hanifah Pelajar yang Bongkar Pemotongan PIP, Bertemu Dedi Mulyadi, Tak Takut Viral

Lebih lanjut, dia berharap guru tidak melakukan kegiatan-kegiatan media sosial di sekolah yang tidak ada kaitannya dengan urusan pendidikan.

Contohnya, kata Dedi, guru tiba-tiba joget-joget di ruang kelas, memperlihatkan baju dan sepatu yang dipakainya.

Kemudian memperlihatkan kecantikan yang ada dalam dirinya agar menarik perhatian netizen.

"Menurut saya itu tidak penting," tegas dia.

Dedi meminta guru fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan muridnya.

Medsos terkait sekolah hanya dipakai untuk memposting kegiatan siswa yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan semakin merangsang siswa untuk kreatif di sekolahnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com