Keputusan Gerindra Calonkan Lagi Prabowo di Pilpres 2029 Disorot, Pengamat Hukum: Siap Pimpin

Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi. 

Ia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta.

"Negara maju tidak akan mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Percuma ada bantuan jika ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT) berkali-kali dibagikan, tetapi angka kemiskinan tidak turun karena dana tersebut digunakan untuk judi online, rokok, atau dikorupsi. Ini harus dihentikan," ungkapnya.

Misi Besar Prabowo: Reformasi Ekonomi dan Hukum

Hardjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. 
Ia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional (PSN) justru sering kali mengorbankan lahan pertanian yang subur.

"Indonesia memiliki lahan pertanian yang subur, tetapi justru banyak yang dikonversi menjadi beton dalam proyek strategis nasional. Bagaimana bisa kita berharap swasembada pangan jika lahan pertanian terus berkurang? Misi PSN seharusnya adalah memperbaiki bangsa, bukan justru menciptakan ketimpangan sosial," tegas pria yang juga kandidat Doktor Hukum dan Pembangunan Unair ini.

Dalam konteks global, Hardjuno juga menyoroti kondisi ekonomi dunia, termasuk Amerika Serikat yang kini sedang berjuang mengatasi defisit anggaran.

"Elon Musk sendiri menyatakan bahwa jika AS tidak memangkas anggaran sebesar 2 triliun dolar, maka mereka bisa bangkrut. Jika negara sekuat AS saja memiliki tantangan ekonomi yang berat, bagaimana dengan Indonesia? Kita bukan pencetak dolar, tetapi justru pembeli dolar. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara," jelasnya.

Harapan Rakyat pada Pemerintahan Prabowo

Dengan kondisi politik dan ekonomi yang kompleks, rakyat berharap Prabowo Subianto bisa menjadi pemimpin yang tegas dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. 

Hardjuno menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum, Indonesia akan sulit keluar dari krisis yang berlarut-larut.

"Jika kita ingin bangkit, maka presiden harus mengambil alih penuh penegakan hukum di Indonesia. Sejak 1998, kita justru mundur dalam kepastian hukum. Kejahatan bertambah besar, utang negara melonjak dari 60 miliar dolar AS menjadi hampir 5000 miliar dolar AS. Dengan GDP per kapita yang masih rendah, banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan. Artinya, kita harus serius dalam membangun fondasi hukum yang kuat," tegasnya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Prabowo Subianto diharapkan bisa benar-benar merealisasikan janjinya, tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. 

“Jika komitmen ini bisa diwujudkan, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk bangkit dan menjadi negara yang lebih maju serta Sejahtera,” pungkasnya.