10 Tahun Guru Tamrin Lewati Hutan dan Sungai Demi ke Sekolah, Pasrah Masih Honorer: Sudah Jadi Tugas

PT.Arya Sakila Grub
“Hilang admin gerindra”

Caffe M
“Semngaat juang utk negeri. slm satu profesi”

Ir
“Sebenernya guru yang kaya gini ngk usah tes lagi tapi langsung di angkat jadi PNS.
semangat pak”

Nurul Syabaniah
“Brp pulak gaji mu pak”

j2 prime
“Ini lohh yg wajib dikasi haji minilama 7 jutaan”

neesa
“Guru kayak gini harusnya yg langsung diangkat PPPK, ngajar udah lama
bukan honorer siluman yg tetiba diangkat PPPK,” tulis beragam komentar warganet.

Baca juga: Nasib Guru Honorer Diringkus Polisi Akibat Edarkan Sabu, Aksinya sudah Lama Diincar Petugas

Di sisi lain, efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak akan berimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga.

Dalam Inpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, efisiensi anggaran tidak termasuk pos belanja pegawai dan bantuan sosial.

"Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Komisi III DPR RI, Jumat (14/2/2025), dikutip dari Tribunnews via Bangka Pos.

Bendahara negara memastikan kebijakan efisiensi anggaran di seluruh kementerian ini tidak akan berdampak terhadap pengurangan tenaga honorer.

"Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Kekecewaan Guru Honorer Supriyani Tak Lulus PPPK Padahal Dijanjikan Mendikdasmen Abdul Muti: Sedih

Dia akan melakukan penelitian lebih lanjut agar langkah efisiensi ini tidak memengaruhi belanja untuk tenaga honorer.

"Dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik," papar Sri Mulyani.

Adapun pemangkasan anggaran kementerian, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sementara untuk pagu anggaran Kemenkeu tahun 2025 sebesar Rp 53,193 triliun mengalami efisiensi Rp 8,99 triliun sehingga sisa pagu anggaran menjadi Rp 44,203 triliun.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com