Diwaduli Nelayan, DPRD Jatim Minta Evaluasi Rencana Proyek Surabaya Waterfront Land

Sehingga, Heru berharap agar dilakukan pengusutan secara tuntas.

"Seharusnya, dilakukan kajian dulu," ucapnya. 

Baca juga: Berakhir Ricuh, Acara Sosialisasi Reklamasi SWL Dapat Penolakan Keras Nelayan Surabaya

Menurut Heru, ada banyak warga yang akan terdampak jika proyek reklamasi itu diteruskan.

Setidaknya ada ratusan nelayan di masing-masing 12 kelurahan di Surabaya yang akan terganggu dan terancam kehilangan mata pencaharian.

"Sehingga, ada banyak nelayan yang akan terdampak," terangnya. 

Berbagai tuntutan itu ditampung oleh Komisi D DPRD Jatim.

Selanjutnya, komisi ini akan bersurat secara resmi ke pimpinan dewan.

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim mengungkapkan, pihaknya turut mengikuti bagaimana penolakan warga terhadap rencana proyek ini. 

Halim menyebut, sebelum menerima warga, DPRD Jatim juga telah mendapat aspirasi penolakan SWL yang disampaikan oleh ribuan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada 17 Februari 2025 lalu.

Hal ini menjadi bagian dari 10 tuntutan mahasiswa kepada pemerintah yang dititipkan kepada DPRD Jatim. 

Tuntutan itu diteken oleh Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.

Menurut Halim, lantaran pimpinan dewan sudah mengetahui penolakan itu, maka Komisi D akan menyampaikan penguatan melalui surat yang akan segera dikirim di internal dewan. 

"Kami akan membersamai masyarakat dalam rangka menolak proyek PSN di wilayah Kenjeran dan sekitarnya ini," ucap Halim.

Menurut Komisi D, evaluasi terhadap status PSN bisa saja dilakukan.

Mengingat sebelumnya pemerintah pusat menyatakan bakal meninjau kembali seluruh PSN pasca viral pagar laut di Tangerang.

Pemerintah membuka kemungkinan akan dikaji ulang.

"Mungkin salah satunya yang ada di Surabaya ini," ujar Halim.